Sekolah dan Dinas Pendidikan Tunggu Petunjuk soal Moratorium UN

GUNUNGSITOLI, KOMPAS.com – Rencana pemerintah untuk menghentikan sementara atau moratorium ujian nasional pada 2017 mendapat berbagai tanggapan dari siswa-siswi dan pelaksana pendidikan di daerah.

Bernanrd Bestra Hulu, siswa kelas IX di SMP Negeri 1 Gunungsitoli, menilai bahwa UN tetap perlu dilakukan sebagai salah satu tolok ukur kemampuan pelajar.

"Ujian nasional itu untuk menilai kemampuan diri setiap siswa siswi," kata Bernanrd, Selasa (29/11/2016).

Meski demikian, ia menerima jika pada akhirnya UN ini ditiadakan atau dibuat dalam bentuk lain.

(Baca juga Moratorium UN, Pelaksanaan Ujian Sekolah Dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah)

Sementara itu, rekan satu sekolah Bernanrd, Niscaya Rida Kristin Zebua, merasa senang bila UN ditiadakan. Namun, hal itu bukan berarti siswa tidak perlu mempersiapkan diri menghadapi ujian.

Saat ini Rida sudah mulai mengunduh materi-materi pelajaran dari internet untuk melengkapi pengetahuannya.

"Dua mata pelajaran, yakni Bahasa Inggris dan Matematika harus bisa saya kuasai sebab mata pelajaran tersebut masih kurang," ujar siswi kelas IX tersebut.

Menurut Rida, selama ini para pelajar melihat UN sebagai sebuah ujian yang sangat menakutkan karena UN menjadi penentu seorang siswa untuk lulus atau tidak dari sekolah.

Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gunungsitoli Idaman Zendrato tidak mempermasalahkan bila UN ditiadakan. Menurut dia, sekolah masih punya waktu cukup untuk persiapan menyambut penerapan kebijakan tersebut.

Saat ini ada 238 peserta UN 2017 di SMP Negeri 1 Gunungsitoli. Selama ini sekolah tersebut menggelar UN dengan metode ujian manual.

Idaman masih menunggu kepastian soal kebijakan moratorium ini, termasuk rencana pelimpahan UN ke daerah. Ia berharap ada indikator-indikator yang pasti dari pemerintah jika UN diserahkan pada setiap daerah.

"Jika ujian nasional dikembalikan ke daerah, tentu ada indikator yang perlu dicapai dan itu belum kita terima," kata Idaman.

Menurut Idaman, setiap daerah memiliki kesiapan berbeda dalam mengelola UN. Oleh karena itu, perlu ada pembahasan lebih lanjut agar pengelolaan UN dapat dilaksanakan dengan baik oleh pihak-pihak terkait.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Faoziduhu Telaumbanua mengatakan bahwa hingga kini ia belum menerima petunjuk moratorium tersebut. Ia menyatakan bahwa dinas akan mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait hal ini.

"Belum ada petunjuk tentang moratorium baik dari pusat maupun dari provinsi," kata Faoziduhu.

Saat ini Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli masih menunggu petunjuk teknis mengenai kebijakan tersebut, terutama bila UN diserahkan kepada pemerintah daerah.