Ketua Pokja Berharap Revisi UU ITE Tidak Dipolitisasi

DENPASAR, KOMPAS.com - Revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diberlakukan mulai hari ini, Senin(28/11/2016) dan diharapkan tidak dipolitisasi.

Harapan ini disampaikan oleh Henri Subiakto, ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UU ITE dari pihak pemerintah di sela-sela seminar dan workshop pemanfaatan tanda tangan digital pada transaksi elektronik di Denpasar, Senin (28/11/1016).

"Memang sekarang dipolitisasi. Pemerintah dianggap, gara-gara kasus Ahok, lalu (UU ITE) direvisi. Ide akan merevisi Undang-undang ITE sudah mulai dari tahun 2010, setelah kasusnya Prita Mulyasari," kata Henri Subiakto.

Baca juga: Pasal Hak Hapus Berita Negatif di UU ITE Ancam Kebebasan Pers

Henri yang juga merupakan staf ahli bidang hukum dari Kementerian Kominfo ini menjelaskan bahwa revisi Undang-undang ITE dilakukan melalui proses panjang dengan diskusi dan menyiapkan rancangan yang cukup lama.

"Karena pemerintahan Pak Jokowi ingin melakukan penegakan hukum secara adil dan demokratis, maka Undang-undang ITE harus diubah," tambahnya.

Henri menjelaskan, salah satu yang diubah adalah Pasal 27 ayat (3), yaitu pasal penghinaan dan pencemaran nama baik. Yang diubah adalah sanksi dari 6 tahun menjadi 4 tahun.

"Sehingga kalau ada yang ditersangkakan tidak bisa ditahan,sebelum diputus pengadilan, kan bagus. Kalau dulu Prita kan langsung ditahan duluan, setelah diadili tidak terbukti. Ada kasus-kasus lain juga begitu," terangnya.

Sementara Pasal 40 ayat 2a, pemerintah wajib mencegah informasi dan dokumen elektronik yang melanggar undang-undang.

Pasal 40 ayat 2b adalah pemerintah berwenang memutus akses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang melanggar undang-undang.

"Pasal itu sekarang diributkan.Terus terang, munculnya Pasal 40 ayat 2a dan 2b tersebut justru dari DPR," tegas Henri.