Pemerintah Diminta Selesaikan Kasus Warga NTT Ber-KTP Timor Leste

KUPANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Sisilia Sona meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan kasus 64 kepala keluarga warga negara Indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk Timor Leste.

Menurut Sisilia, 64 KK itu saat ini tinggal di Naktuka yang menjadi daerah zona netral (daerah yang tidak boleh ditempati oleh warga Indonesia maupun Timor Leste). Para pemegang KTP Timor Leste itu adalah warga Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, NTT.

“Sampai saat ini juga kita belum tuntaskan masalah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, terutama yang di Naktuka, karena memang ada 64 KK warga negara Indonesia yang memiliki KTP negara Timor Leste,” kata Sisilia kepada wartawan, usai memberikan materi dalam seminar yang digelar DPD PDI Perjuangan NTT, Sabtu (12/11/2016).

“Seluruh fasilitas hidup mereka seperti listrik, air dan jaminan sosial semua dikasih dari Timor Leste, sehingga mereka memilih menjadi warga negara Timor Leste, padahal mereka adalah warga Indonesia,” ucap Sisilia.

Sisilia menyatakan sudah melaporkan masalah ini ke pusat dan berharap persoalan dapat segera diselesaikan. Pemerintah Provinsi NTT juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Polhukam untuk menuntaskan masalah tersebut.

Menurut Sisilia, lamanya penyelesaian masalah ini adalah karena lemahnya koordinasi antara pihak terkait.

“Selain itu ada juga beberapa titik yang bermasalah di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), tapi yang paling krusial ini di Naktuka. Perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, berbeda dengan perbatasan antara Indonesia dengan negara lainnya, karena budaya yang sama dan juga sebelumnya Timor Leste adalah bagian dari Indonesia jadi memang pendekatan budaya yang akan kita lakukan,” ucapnya.

Sementara itu di tempat yang sama, anggota DPRD NTT Gusti Beribe mengatakan, pemerintah pusat harus segera membenahi infrastruktur di daerah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste.

Selain itu, lanjut Gusti, kebutuhan mendasar lainnya seperti jalan, listrik dan air juga harus segera tuntas. Perhatian nyata dari pemerintah dia yakini akan menambah rasa nasionalisme warga di perbatasan.

“Orang Indonesia di perbatasan, gampang mendeklarasikan diri sebagai warga negara Timor Leste sehingga kalau tidak dilayani dengan percepatan pembangunan di sana, maka masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan akan lebih mudah dilayani oleh Timor Leste,” ucap Gusti.