Korban Banjir Harapkan Pekerjaan, Garut Bingung Cari Dana Pemulihan

BANDUNG, KOMPAS.com - Sejumlah korban banjir bandang di Kampung Cimacan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, berharap agar pemerintah menyediakan pekerjaan agar korban banjir mendapatkan penghasilan.

"Kami mengharapkan pekerjaan agar dapat penghasilan sehingga bisa menghidupi keluarga," kata Cacih (43), warga Kampung Cimacan, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, seperti dikutip Antara, Kamis (29/9/2016).

Cacih sebetulnya ingin menyampaikan harapan itu kepada Presiden Joko Widodo, yang berkunjung ke kawasan terdampak banjir di Kampung Cimacan, Kamis kemarin.

Namun, ia tak berhasil menyampaikannya langsung karena ketatnya penjagaan dan pengawalan di sekitar lokasi kunjungan Presiden.

"Maunya membuka usaha apa saja, dengan dikasih modal oleh pemerintah," kata Cacih, yang sebelumnya bekerja sebagai penambang pasir di Sungai Cimanuk.

Suaminya Cacih, Ayat (20), mengharapkan ada bantuan modal untuk dapat berwirausaha agar mampu menghidupi keluarganya lebih baik lagi.

Ayat sebelumnya menjalani pekerjaan jual beli domba, tetapi enam ekor dombanya hanyut terbawa banjir. Domba itu dibelinya dari hasil pinjaman kepada pegawai desa sebesar Rp 10 juta.

"Pinjam modal Rp 10 juta untuk beli domba, tapi dombanya kebawa banjir, kandangnya saja hancur. Mudah-mudahan saja ada rezekinya untuk membayar utang," katanya.

Adapun Ade, sopir angkutan barang, kini sudah tidak bekerja lagi karena disibukkan dengan membenahi rumah yang terendam banjir bandang.

Kesulitan dana

Di lain pihak, pemerintah Kabupaten Garut kebingungan mencari dana untuk membiayai pemulihan pasca bencana banjir bandang.

Pemerintah kabupaten beralasan tengah melakukan pengetatan anggaran pasca penundaan pencairan dana alokasi umum Rp 81 miliar hingga Desember 2016.

"Sebelum banjir bandang, kami sudah melakukan pengetatan anggaran dan pinjam pada bank untuk menutupi defisit anggaran Rp 324 miliar hingga akhir tahun ini. Dengan adanya banjir bandang, kami harus melakukan penyesuaian ulang di antara minimnya anggaran," kata Sekretaris Daerah Garut Iman Alirahman di Garut seperti dikutip Harian Kompas.

Saat ini penanganan banjir bandang Garut memasuki tanggap darurat tahap kedua, mulai 28 September hingga 3 Oktober 2016. Jika tidak diperpanjang, tahap pemulihan bisa langsung dimulai pada 4 Oktober 2016.

"Untuk tanggap darurat sudah kami sediakan dana Rp 500 juta guna membiayai pencarian korban dan penyelamatan pengungsi. Namun, untuk pemulihan pasca bencana, kami masih kelimpungan karena anggaran yang ada sangat terbatas," kata Iman.

Iman mengatakan, pada masa pemulihan, sambil menunggu rumah susun sewa bagi pengungsi, Pemkab Garut wajib memberi jaminan hidup Rp 10.000 per orang per hari selama enam bulan. Dengan jumlah pengungsi 2.525 orang, dibutuhkan Rp 25,25 juta per hari atau sekitar Rp 4,5 miliar selama enam bulan.

"Jumlahnya akan semakin tinggi jika memperhitungkan biaya kesehatan yang dibutuhkan pengungsi," ujar Iman.

Ia juga bingung mencari dana untuk membekali pengungsi menyesuaikan hidup di daerah baru. "Kami berharap DAU yang ditahan Rp 81 miliar per bulan segera diberikan. Kami yakin hal itu sangat membantu mengatasi masalah pendanaan," katanya.

Sementara itu, pencarian korban tahap dua yang dilakukan tim SAR gabungan belum membuahkan hasil. Jumlah korban tewas tercatat 34 orang dan 19 korban lain masih hilang.