Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasca-banjir di Garut, BPLHD Jabar Evaluasi Penanganan Kasus DAS Cimanuk

Kompas.com - 27/09/2016, 13:59 WIB
Reni Susanti

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat segera menggelar evaluasi penanganan kasus-kasus di DAS Cimanuk yang menjadi salah satu penyebab rusaknya lingkungan hidup di Garut.

Kepala BPLHD Jabar, Anang Sudarna mengatakan, setelah masa tanggap darurat banjir bandang Garut berakhir, pihaknya akan memulai rapat koordinasi mengevaluasi penanganan kasus-kasus lingkungan hidup di DAS Cimanuk.

“Di sana ada penambangan dan illegal logging, paling banyak di kawasan hulu Garut, Jumat (30/9/2016) ini rencananya,” ujarnya di Bandung, Selasa (27/9/2016).

Anang mengaku, Garut harus menjadi konsentrasi. Di daerah ini, persoalan lingkungan hidup tergolong berat. Soal areal tangkap air saja, pihaknya sudah sejak lama memperingatkan pemkab karena banyak alih fungsi lahan yang bermasalah.

Catchment area-nya sangat parah, koefisien sungainya sangat parah,” imbuhnya.

Evaluasi juga penting karena saat ini rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Garut tengah direvisi. Garut juga sedang menyusun rencana detail tata ruang (RDTR).

"BPLHD menekankan penyusunan RDTR memperhatikan kawasan lindung dan daya dukung daya tampung. Harus betul-betul dikaji tidak asal memetakan ruang saja,” paparnya.

BPLHD juga meminta Pemkab Garut mempertanggungjawabkan seluruh pembangunan fisik di kawasan hulu yang selama ini tidak menyertakan izin lingkungan.

Di kawasan darat, mayoritas pembangunan tidak mengantongi izin lingkungan. Mereka hanya berbekal izin usaha.

“Mengeluarkan izin usaha tanpa izin lingkungan itu jelas pidana, ada aturannya. Sudah saya cek di darat, tidak ada izin lingkungannya. Artinya pejabat yang mengeluarkan bisa dipidana,” tuturnya. 

Anang juga mensinyalir pembangunan di wilayah konservasi melanggar. Menurutnya, pembangunan di Taman Wisata Alam diperbolehkan asal mengikuti ketentuan teknis yang sudah tertuang dalam peraturan pusat.  

“Bangunan misalnya tidak boleh permanen dan mengubah bentang alam, itu jangan dilanggar. Saya sudah menyarankan ke Kementerian agar ini diinvestigasi agar tahu persis duduk persoalannya, sehingga solusinya tepat,” paparnya.

Pihaknya juga berencana menggelar koordinasi secara menyeluruh dengan kementerian, Pemkab Garut, serta OPD Pemprov Jabar terkait evaluasi dari perpektif lingkungan. Dari sana, diharapkan lahir road map dan rencana tindak menyelesaikan persoalan lingkungan di Garut. 

“Dalam road map itu nanti nampak siapa berbuat dan bertanggung jawab apa. Kalau hutan lindung lead-nya ya Perhutani, kalau konservasi ya BKSDA, kalau lahan masyarakat ya itu Pemkab Garut,” tutupnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com