Angka Kemiskinan Jateng Lebih Tinggi dari Nasional, Ini Respons Ganjar

SEMARANG, KOMPAS.com – Potret kemiskinan di Jawa Tengah tercatat lebih tinggi dibanding angka kemiskinan secara nasional. Saat ini, kemiskinan di Jateng berjumlah 4,5 juta jiwa, atau 13,32 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional yang mencapai 11,13 persen.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui angka tersebut. Ia pun menargetkan untuk bisa ikut mengurai angka kemiskinan hinga berkurang menjadi 9 persen. Ia ingin di masa akhir pemerintahan di 2018 mendatang, angka kemiskinan turun menjadi 9,93 persen.

“Di Jateng masih melebihi nasional. Masih 4,5 juta dan ini angka yang serius,” kata Ganjar di Semarang, Selasa (7/6/2016).

Problem kemiskinan merupakan problem serius yang harus dituntaskan. Terkait dengan itu, Ganjar mengaku telah mendapati data terbaru terkait warganya yang dikategorikan miskin.

Data tersebut bersumber dari hasil Sensus Nasional dari Badan Pusat Statistik.

“Kemarin rapat dengan bupati-wakil, kami telah dapat data by name by addres. Data ini sudah dibagi ke mereka (Bupati-Walikota) agar bisa memantau, per tiga bulan nanti bisa melapor ke provinsi untuk dilihat kemajuannya,” ujar mantan anggota Komisi II DPR RI ini.

Target penurunan kemiskinan pun kini telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, Ganjar berharap agar sinergi pemerintah dan swasta bisa terjalin, terutama untuk mengatasi kemiskinan.

Sebagai langkah awal, kata dia, Pemprov Jateng dan Pemerintah kabupaten dan Kota menyelaraskan basis data kemiskinan yang dipakai. Setelah itu barulah dirinci berapa anggaran negara dan swasta yang bisa dipakai.

“Anggaran negara dan non negara perlu disinergikan. Kemiskinan ini tidak banyak orang tertarik. Banyak mereka teriak aja, tapi kalau mau cari siapa, gak ada bisa. Dengan data ini, semoga semua disibukkan,” tambah dia.

Data yang didapat sebanyak 4,5 juta juga telah dikelompokkan. 40 persen dari orang miskin ini adalah orang yang cacat tidak bisa berkerja, sakit jiwa, sudah tua.

Untuk kategori tersebut, negara harus berupaya memelihara. Namun selalin kategori tersebut, negara harus mampu memberdayakan. Ganjar berharap besar agar dana dari swasta bis diarahkan untuk pengentasan kemiskinan. Dana tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) perlu diarahkan.

“Saya enggak meminta CSR ditaruh di mana, tapi CSR perlu diarahkan. Maksud saya, teman-teman di swasta dengan CSR perlu untuk dilibatkan,” kata Ganjar.

“Tapi Perda CSR sudah bertahun-tahun tidak selesai, saya minta 2 Perda sangat alot. Perda CSR dan Perda Penggabungan BPR ini lama sekali,” tambah dia.