Warga Nunukan Harus "Nombok" untuk Cairkan Dana Kartu Indonesia Pintar

NUNUKAN, KOMPAS.com – Ribuan siswa SD dan SMP penerima Kartu Indonesia Pintar KIP di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kesulitan mencairkan dana pendidikan dari pemerintah.

Mahalnya biaya menuju ke kota kabupaten menjadi salah satu kendala orangtua siswa enggan mendampingi siswa penerima KIP mencarikan uang mereka.

Di Kecamatan Lumbis Ogong, orangtua siswa harus mencarter perahu ketinting untuk menuju kota kabupaten karena moda transportasi satu-satunya adalah melalui sungai.

"Dapat Rp 5 juta, dapat Rp 10 juta yang (di Kecamatan Tao Lumbis. Tadi carter (perahu) saja sudah Rp 7 juta untuk turun ke Lumbis, belum ke Nunukan. Di Nunukan tidak satu-dua hari," ujar Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan Sapto Hari Samporna, Rabu (11/05/2016).

Para siswa penerima KIP di wilayah terpencil harus menuju kota kabupaten karena bank yang ditunjuk sebagai tempat pencairan dana pendidikan KIP hanya ada di kota kabupaten dan beberapa kecamatan.

Karena minimnya sumber daya manusia dan terbatasnya uang di bank tempat pencairan dana pendidikan, para siswa di Kecamatan Sebatik Barat dibatasi hanya 10 orang yang bisa mengambil KIP dalam satu hari.

"Dibatasi 10 siswa karena di sini cuma kantor pembantu uangnya terbatas dan petugasnya juga terbatas," ujar salah satu guru SD di Sebatik Muzaini.

Jumlah siswa SD dan SMP yang menerima dana pendidikan KIP di Kabupaten Nunukan tercatat sebanyak 7.352 siswa. Hingga bulan Mei, 40 persen siswa belum mencairkan dana pendidikan KIP.

Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan telah menyampaikan kesulitan para siswa di wilayah perbatasan untuk pencairan dana KIP. Mereka berharap pemerintah memberikan pengecualian kepada siswa di wilayah perbatasan terkait syarat pencairan secara kolektif. Selama ini persyaratan pencairan secara kolektif dirasakan berbelit.

"Kesulitannya yang SD harus mengambil sendiri untuk buka rekening. Pastinya harus didampingi orangtua, ongkosnya jadi dua kali. Sementara kalau kolektif dititip guru, ongkos carternya kan sudah mahal. Orangtua siswa akhirnya pasrah, bahkan sampai ada ucapan, 'Makanlah itu KIP'," ujar Sapto.