Biaya Rapat DPRK Aceh Utara Rp 7,5 Miliar

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com – Publik kembali dikejutkan dengan biaya rapat alat kelengkapan dewan di DPRK Aceh Utara tahun ini mencapai Rp 7,5 miliar.

Data yang diperoleh Kompas.com, Rabu (11/5/2016), menyebutkan, selain biaya rapat, anggaran peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota lembaga wakil rakyat dan rapat koordinasi luar daerah masing-masing sebesar Rp 1,6 miliar.

Sedangkan biaya operasional sebesar Rp 1,7 miliar, biaya reses sebesar Rp 673 juta, biaya kunjungan kerja dalam daerah sebesar Rp 214 juta, dan biaya tenaga ahli sebesar Rp 488 juta. Seluruh data tersebut tertuang dalam buku APBK Aceh Utara tahun 2016.

“Biaya rapat itu luar biasa boros. Mereka boros betul menggunakan anggaran negara untuk rapat,” jelas Koordinator Masyarakat Transfaransi Aceh (MaTA) Alfian, saat dimintai tanggapannya, Rabu.

Dia menjelaskan, seharusnya, DPRK Aceh Utara berhemat menggunakan anggaran daerah. Sehingga, dana itu bisa digunakan untuk membangun sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang masih memprihatinkan di Aceh Utara.

“Seharusnya mareka sadar keadaan pengangguran kita yang terus bertambah, kesehatan tak membaik dan masalah lainnya. Bukan malah sadar pada kondisi nasib rakyat, mereka malah menggunakan angggaran secara sewenang-wenang. Ini kebijakan bahaya dan harus menjadi perhatian semua pihak,” sebut Alfian.

Dia berharap, pimpinan DPRK Aceh Utara mengoreksi penggunaan anggaran tersebut dan mengalihkannya untuk sektor pembangunan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Mulyadi CH menyatakan belum bisa berkomentar terkait penggunaan anggaran rapat yang begitu besar itu.

“Kami diskusi dulu. Saya tidak bisa jawab itu. Saya diskusi dulu dengan pimpinan lainnya,” pungkas Mulyadi.