Ganjar Minta Bupati Rapikan Laporan Keuangan

SEMARANG, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta dua kepala daerah yang baru dilantiknya hari ini untuk bisa merapikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dua daerah ini dianggap memiliki laporan keuangan yang tak terlalu baik sehingga mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

"Dua-duanya, laporan keuangan harus mundak (naik) (dari) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ke Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pengelolaan harus transparan, bagus, dan memperbaiki semuanya," kata Ganjar seusai melantik bupati-wakil bupati Kabupaten Demak dan Kabupaten Sragen, di Gedung Gradika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (4/5/2016).

Bupati Demak yang dilantik adalah Muhammad Natsir, sementara wakilnya adalah Joko Susanto (Natsir Jos). Sementara itu, bupati untuk Kabupaten Sragen dijabat seorang wanita bernama Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan wakilnya, Dedy Endrianto.

Menurut Ganjar, perbaikan laporan keuangan tidak saja menyentuh sisi administrasi, tetapi juga menyangkut perilaku pegawainya. Penataan aset milik daerah, misalnya, masih akan menjadi pekerjaan yang sulit dilakukan karena disesuaikan dengan data terbaru.

Dua daerah ini juga mempunyai angka kemiskinan yang relatif tinggi. Dua kepala daerah baru ini pun diminta menyiapkan program nyata untuk mengentaskan warga miskin. Di luar itu, Gubernur ingin kepala daerah melanjutkan proses reformasi birokrasi yang berjalan.

Ganjar menekankan bahwa reformasi birokrasi merupakan kunci adanya perubahan dalam memimpin.

"Yang penting, bupati-wabup harus gampang dihubungi langsung oleh masyarakat, bisa menerima komplain setiap saat, menciptakan forum pemerintahan untuk menyelesaikan, tinggal nanti dibagi secara sektoral," kata dia.

Hanya, soal infrastruktur, Demak dianggap lebih unggul dibanding Sragen. Hampir seluruh jalur penghubung kecamatan telah dibeton, sementara Sragen belum demikian.

"Infrastruktur, kalau Demak, agak bagus. Sragen ini yang perlu digenjot," tuturnya.

Pelantikan dua bupati ini melengkapi pelantikan 18 kepala daerah yang sebelumnya telah dilakukan secara bertahap. Tinggal satu kepala daerah yang belum dilantik dari 21 kabupaten/kota yang menggelar pemilukada serentak pada 9 Desember 2015 lalu. Satu kabupaten itu adalah Pekalongan.