Muhammadiyah Rumuskan "Fikih Antiterorisme" untuk Antisipasi Ekstremisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Maarif Institute bekerjasama dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dan Universitas Muhammadiyah Semarang menggelar "Halaqah Fikih Antiterorisme" di Semarang, 3 sampai 5 Mei 2016.

Kegiatan ini bertujuan menciptakan sebuah rumusan pemahaman yang lebih utuh dan kritis dalam memaknai ulang doktrin-doktrin kunci yang bersumber dari Al Quran dan Hadist.

Sebab, selama ini, pemahaman agama kerap disalahgunakan untuk membenarkan kekerasan, ekstremisme, dan terorisme.

Dalam acara ini akan dibahas dan disusun buku "Fikih Antiterorisme" berdasarkan pandangan para ulama guna membendung bahkan mendelegitimasi narasi-narasi ekstremis yang dianut kelompok-kelompok berideologi teror.

Direktur Eksekutif Maarif Institute, Fajar Riza Ul Haq berpendapat, terorisme telah melakukan pembajakan atas nama agama dan mengeksploitasi ketidakadilan yang rentan memicu frustasi dan kemarahan.

Padahal, mengancam dan menyebarkan rasa ketakutan apalagi menghilangkan nyawa manusia tanpa proses hukum yang adil adalah tidak dibenarkan dalam Islam, kecuali dalam situasi perang.

Menurut Fahar, tafsir atas kitab suci Al Quran telah digunakan secara sewenang-wenang seakan kelompok teror ini bertindak atas nama Tuhan.

“Selama ini, kelompok ekstremis dan teroris telah menyalahgunakan konsep-konsep seperti jihad, takfiri, bay’at, dan khilafah untuk tujuan kekerasan dan teror yang sama sekali tidak sesuai dengan ajaran luhur Islam sebagai rahmat bagi semesta," tandas Fajar melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (2/5/2016).

Dia mengatakan, pesan Al Quran jelas bahwa membunuh satu nyawa tak berdosa sama harganya dengan merusak alam semesta. Aksi terorisme, menurut dia, adalah kejahatan dan juga perbuatan dosa besar.

"Terorisme tidak identik dengan agama tertentu dan satu kelompok namun negara pun bisa masuk dalam kategori ini," tandas Fajar.

Pertemuan selama tiga hari ini akan dibuka secara langsung oleh Menteri Koordinator Polhukam Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Akan hadir juga narasumber dalam halaqah ini di antaranya M Busyro Muqoddas (ketua PP Muhammadiyah), Azyumardi Azra (cendekiawan muslim), Komjen (Pol) Tito Karnavian (kepala BNPT), Al Yasa Abubakar (ketua Muhammadiyah Aceh), dan Falahuddin (ketua Muhammadiyah NTB).

Sementara itu, masih melalui siaran pers, Direktur Program MAARIF Institute, Muhd Abdullah Darraz, mengatakan, program "Halaqah Fikih Antiterorisme" digelar karena Indonesia membutuhkan sebuah rumusan pandangan keagamaan yang kontekstual, kritis, dan operasional serta memiliki perspektif HAM untuk menyikapi persoalan terorisme kontemporer.

"Apalagi hal ini telah secara meluas dikampanyekan oleh kelompok ekstremis yang tergabung dalam ISIS. Mereka dengan piawai melakukan kampanye kekerasan melalui berbagai media sosial," tandas Daraz.

Kasus Siyono

Selama ini, Muhammadiyah kerap mengkritik penanganan Densus 88 terhadap salah satu terduga teroris, Siyono. Muhammadiyah mempersoalkan kematian Siyono yang diduga tak wajar.

Oleh karena itu, kehadiran Luhut dan Tito dalam pertemuan para ulama Muhammadiyah ini bakal menjadi ruang dialog antara pemerintah dengan salah satu organisasi besar Islam di Indonesia itu.

"Mengabaikan peran Muhammadiyah jelas tidak menguntungkan pemerintah, pun memusuhi pemerintah bukanlah cara organisasi ini berdakwah. Kemauan kedua pihak untuk terus berdialog sangat positif, ini kabar buruk bagi pihak-pihak yang ingin membenturkan Muhammadiyah dengan agenda pemerintah memberantas terorisme," tandas Fajar.