Aktivis Sebut Reklamasi Pantai Losari Rugikan Negara Rp 15 Triliun

MAKASSAR, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) menuding Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo telah merugikan negara hingga Rp 15 triliun terkait proyek reklamasi Pantai Losari kawasan Center Point of Indonesia (CPI).

Direktur Komite Pemantau Legislatif Syamsuddin Alimsyah tergabung dalam KMAK, Senin (25/4/2016) mengatakan, ada dugaan korupsi ini dalam masalah ini.

Ia menganggap Gubernur Sulsel telah menyalahgunakan wewenang dan menguntungkan atau memperkaya kelompok atau perorangan dalam pengurusan izin reklamasi.

Menurut Syamsuddin, Pemerintah Provinsi Sulsel sengaja menabrak undang-undang karena tidak melibatkan kementerian terkait dalam penerbitan peraturan daerah tentang zonasi dan pemanfaatan pulau-pulau.

"Modusnya pembuatan wisma negara menggunakan APBN dan APBD. Untuk pembangunan wisma negara, harus ada restu pembangunan dari Sekretaris Kabinet," kata dia kepada Kompas.com di Makassar.

Ia menengarai bahwa ada perusahaan lain yang melakukan reklamasi lebih besar dan melakukan penjualan tanah berkapling-kapling dengan harga sangat tinggi pada kawasan elite CPI itu. Harga tanah tersebut, kata dia, bisa mencapai Rp 15 juta per meter persegi.

Syamsuddin mengklaim telah melaporkan kasus reklamasi Pantai Losari ini pada 2014. Namun, sampai kini belum ada respons sehingga ia melaporkan kembali kasus reklamasi Pantai Losari dan menyerahkan bukti-bukti baru ke KPK. Dua perusahaan swasta pengembang properti juga turut dilaporkan ke KPK.

"Jika dihitung-hitung, kerugian negara yang ditimbulkan dalam reklamasi Pantai Losari kawasan CPI itu sebesar Rp 15 triliun," ujarnya.

Megaproyek reklamasi seluas 157,23 hektar itu dianggap merugikan warga sekitar. Sebanyak 45 kepala keluarga (KK) kelompok nelayan yang bermukim di kawasan pesisir Pantai Losari tergusur.

Megaproyek tersebut akan dibangun kota baru di pesisir Pantai Losari untuk pemukiman elite dan wisata.