Ricuh, Sidang Paripurna DPRD Ogan Ilir Diwarnai Aksi Lempar Kursi

INDRALAYA, KOMPAS.com - Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kamis (14/4)2016) siang, berlangsung ricuh.

Sidang yang mengagendakan pendapat fraksi terkait dua rapeda itu ricuh setelah sejumlah dewan mendesak ketua DPRD Ogan Ilir Ahmad Yani membacakan surat dari Gubernur Sumsel yang berisi tentang pemberhentian plt Bupati Ilyas Panji Alam sebagai wakil bupati dan mengangkatnya sebagai Bupati Ogan Ilir definitf.

Awalnya, sidang itu berjalan lancar. Juru bicara masing-masing fraksi membacakan pandangannya mengenai dua raperda tersebut dengan lancar.

Saat sidang hendak berakhir, salah seorang anggota DPRD dari Fraksi Demokrat Hilmin mengajukan interupsi dan menanyakan mengapa surat dari Gubernur Sumsel yang berisi pemberhentian Ilyas Panji Alam sebagai wakil bupati dan mengangkatnya sebagai bupati Ogan Ilir definitif tidak dibacakan dalam sidang tersebut.

Berawal dari sana, hujan interupsi terjadi hingga nyaris terjadi baku hantam antar sesama anggota DPRD. Beberapa anggota DPRD bahkan sempat melemparkan kursi ke arah rekannya, namun tidak mengena.

Kericuhan mereda setelah beberapa anggota dewan yang beradu mulut diitenangkan oleh rekannya. Ironsinya, kericuhan tersebut terjadi di depan Ilyas Panji Alam yang merupakan plt bupati Ogan Ilir, menggantikan bupati sebelumnya Ahmad Wazir Nofiadi yang diberhentikan oleh Mendagri karena tersandung kasus narkoba. [Baca juga: Setelah Menjadi Tersangka, Bupati Ogan Ilir Akan Jalani Rehabilitasi]

Kusharyadi Alun, anggota DPRD Ogan Ilir dari Partai Bulan Bintang menyesalkan pimpian dewan yang terkesan enggan menindaklanjuti surat dari gubernur tersebut. Padahal, menurut Kusharyadi, seharusnya surat itu tinggal dibacakan saja sehingga tidak akan terjadi kericuhan.

“Sudah ada lima fraksi yang mendesak surat dari gubernur dibacakan dan dua fraksi menolak, kelima fraksi itu adalah fraksi PDIP, Nasdem, PAN, Berkibar dan Fraksi Demokrat. Sedang yang menolak adalah Fraksi Golkar dan PPP,” terang Kusharyadi.

Kusharyadi menilai, surat dari Gubernur Sumsel itu harus segera diproses sehingga Ogan Ilir dapat memiliki pemimpin agar pembangunan dapat segera berjalan.

Sidang akhirnya dihentikan dan akan dilanjutkan hari Senin mendatang.