Bupati Badung Tolak Reklamasi Teluk Benoa

KUTA, KOMPAS.com — Bupati Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta secara tegas menolak reklamasi Teluk Benoa. Hal ini ditegaskan seusai acara Conseil International du Sport Militaire (CISM) di Kuta, Bali, Senin (11/4/2016).

"Saya jujur belum tahu apa itu reklamasi. Secara tegas saya sampaikan, sejak awal, saya menolak reklamasi. Kalau normalisasi, itu konsep saya," kata Giri Prasta di Kuta, Senin.

Menurut dia, normalisasi dilakukan dengan membenahi lingkungan agar menjadi lebih baik. Salah satu contohnya adalah pengerukan sungai dari materi pendangkalan.

Ia juga menyatakan bahwa normalisasi kawasan di Badung itu tidak memerlukan investor.

"Urusan reklamasi Teluk Benoa saya serahkan kepada pemerintah pusat. Itu bukan kewenangan kami, tetapi kami taat hukum dan aturan," kata dia.

Hingga kini, rencana reklamasi Teluk Benoa, yang mencakup wilayah Badung dan Kota Denpasar, mendapat penolakan dari sebagian penduduk Bali.

Warga meminta Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita).

(Baca: Soal Reklamasi Teluk Benoa, Pemprov Bali Disarankan Kirim Surat ke Jokowi)