Luhut: Presiden Jokowi Bukan Orang yang Suka Janji-janji

JAYAPURA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa Presiden RI Joko Widodo bukanlah orang yang suka memberi janji-janji palsu. Menurut dia, jika Jokowi berjanji, maka dia akan mewujudkannya.

"Ah, enggak pernah, enggak betul. Presiden (Jokowi) bukan tipe orang yang suka janji-janji. Dia eksekusi kok," katanya di Kota Jayapura, Selasa (29/3/2016), menanggapi pandangan sekelompok pemuda di Papua tentang karakter Jokowi.

Luhut menyampaikan hal itu untuk meluruskan pertanyaan sekelompok pemuda di Papua terhadap janji Jokowi yang belum terealisasi, seperti pembangunan Pasar Mama-mama Papua, rel kereta api, dan permintaan Presdir Freeport Indonesia harus orang asli Papua.

"Semua berjalan kok. Kalau Presdir Freeport, Pak Lukas saja bertanya mana orang Papua yang berkompeten untuk duduk di situ. Tidak ada janji-janji," katanya lagi.

Dia mencontohkan sekaligus menegaskan bahwa pembangunan Jjalan Trans-Papua, dari Sorong, Papua Barat, sampai Merauke di Papua itu harus rampung pada 2019 atau 2020, dan sudah bisa ditempuh melalui perjalanan darat.

"Sementara pada 2018, jalan Trans-Papua dari Agats, Kabupaten Asmat, tembus Wamena, Kabupaten Jayawijaya, sudah harus tembus. Semua itu harus terkoneksi dengan baik," katanya pula.

Menurut Luhut, dengan begitu, harga kebutuhan bahan pokok dan sandang, seperti semen, bisa lebih murah.

"Termasuk pabrik semen di Manokwari bisa segera dibangun. Mengapa tidak, jalan Trans-Papua pasti tembus atau terkoneksi karena pembangunannya dibantu TNI dari satuan Zeni," kata Luhut pula.

(Baca juga: Sambangi Papua, Luhut Mengaku Sedang "Belanja" Masalah)

Sebelumnya, sekelompok pemuda Papua yang mengatasnamakan Koalisi Anak Adat Papua (KAAP) mengatakan, Presiden Jokowi hanya memberikan janji-janji kepada masyarakat di Bumi Cenderawasih terkait pembangunan.

"Kami nilai Pak Presiden Jokowi hanya janji saja, realisasi belum ada terkait pembangunan, seperti Pasar Mama-mama Papua, rel kereta api, dan Otsus Plus ditolak," kata Paul Ohee, Koordinator KAAP.