Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengungsi Banjir Sempat Capai 8.000 Orang, Mensos Langsung ke Bandung

Kompas.com - 14/03/2016, 13:31 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

SURABAYA, KOMPAS.com — Banjir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Minggu (13/3/2016), menggenangi 15 kecamatan dan memaksa 8.000-an warga mengungsi.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pun mempercepat agenda kunjungan kerja di Kota Malang, Jawa Timur, dan bertolak ke Kabupaten Bandung, Senin (14/3/2016).

"Kemarin, ketinggian banjir beragam, dari 60 sentimeter sampai 3 meter, ada juga korban meninggal, dan jumlah pengungsi relatif besar," ujar Khofifah tentang perubahan agenda kegiatannya, saat ditemui di Bandara Juanda, Senin.

Meskipun laporan terakhir yang dia terima pada Senin pagi menyebutkan bahwa jumlah pengungsi mulai berkurang, dia mengatakan, air kembali merendam kawasan tersebut setelah hujan tak berhenti sejak Selasa (8/3/2016) sampai Sabtu (12/3/2016), yang antara lain memicu meluapnya Sungai Citarum.

Selain memastikan prosedur tanggap darurat terkait warga di pengungsian dan kebutuhan logistiknya, Khofifah juga menyerahkan sejumlah bantuan lain secara simbolis.

Antisipasi dan prosedur

Ketika terjadi bencana yang memunculkan pengungsi, kata Khofifah, penanggung jawab tanggap daruratnya adalah Kementerian Sosial, dengan kepolisian sebagai wakil.

Bila terkait dengan tanggap darurat terkait evakuasi, lanjut dia, barulah Badan SAR Nasional menjadi koordinator. Terkait penanganan pengungsi, ungkap Khofifah, sudah ada prosedur baku yang telah berjalan, mengacu pada rencana aksi nasional penanganan bencana. Pada Januari 2016, sudah ada pula rakornas untuk antisipasi bencana.

"BMKG sudah menyebutkan, ada 274 kabupaten kota punya risiko bencana banjir dan longsor pada tahun ini," ujar dia.

Dalam prosedur untuk pasokan beras ke posko pengungsi, misalnya, bupati dan wali kota dari wilayah yang terdampak bencana dapat mengeluarkan 100 ton cadangan beras nasional.

"(Cadangan beras bisa diberikan) asal ada SK penetapan status darurat dari bupati atau wali kota, dengan tembusan ke Bulog setempat dan gubernur," kata Khofifah.

Secara berjenjang, lanjut Khofifah, gubernur wilayah terdampak bencana kemudian bisa mengajukan 200 ton beras, bila alokasi 100 ton di kabupaten kota sudah terpakai.

"Tinggal bikin surat ke Bulog provinsi, tembusan ke Menteri Sosial," imbuh dia.

Adapun soal sarana di pengungsian, Khofifah menegaskan, sudah ada pula fasilitas dapur umum lapangan dengan dukungan peralatan memasak dan bahan bakar yang dipaketkan dalam satu mobil.

"Ini pada 2015 juga sudah diserahkan ke Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat," sebut dia.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com