Kisah Tragis Keluarga Politisi Myanmar dari Suku Rohingya

Presiden komunitas masyarakat Rohingya di Inggris itu meninggalkan Provinsi Rakhine, Myanmar, 17 tahun silam. Dia bersama sejumlah warga Rohingya lainnya bersyukur karena bisa lolos dari tekanan junta militer negeri jiran itu.

Bayangan kampung halaman terekam jelas di ingatan Tunkin. Seorang adiknya kini ditampung di kantor Imigrasi Makassar.

“Tak ada pilihan. Jika ingin hidup normal dan layak, maka kami harus meninggalkan negeri kami sendiri,” sebut Tunkin.

Padahal, Tunkin bukan warga sipil biasa. Dia mengaku, kakeknya seorang politisi dan anggota parlemen di negeri itu.

“Namun, kami orang Rohingya. Tidak ada perlakuan khusus meski kami dari keluarga politisi dan anggota parlemen,” ujar pria ini dalam bahasa Inggris kepada Kompas.com, baru-baru ini.

Bahkan, sambung Tunkin, keluarganya yang lain seperti paman, bibi, dan sepupunya dibunuh.

“Di Rakhine kami dilarang bersekolah. Dilarang mengeyam kehidupan normal. Kami dibodohkan oleh pemerintah kami sendiri. Saya beruntung bisa kuliah di Inggris,” ujarnya.

Saat ini, ribuan warga Rohingya tersebar di Timur Tengah, Indonesia, Malaysia, dan sejumlah negara di Eropa.

“Perlakuan negara ketiga berbeda-beda. Inggris, Indonesia, dan beberapa negara lain memperlakukan warga Rohingya dengan baik. Aceh memperlakukan sangat luar biasa, kami minta agar diberi pendidikan sehingga menjadi bekal bagi saudara saya sesama Rohingya di perantauan,” sebutnya.

Kini, dia dan warga Rohingya lainnya di luar Myanmar bekerja keras mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa untuk menekan Myanmar agar memperlakukan warga Rohingya sebagai manusia sesungguhnya, yakni mendapat akses informasi, pendidikan, dan kehidupan yang layak di negeri mereka sendiri. Tanpa harus lari ke luar negeri mencari suaka untuk hidup lebih baik.

“Kami minta doa dan dukungan semua negara untuk membantu Rohingya,” pungkasnya.