Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Pekerja Pers Provokator, Gubernur Kaltim Dituntut Minta Maaf

Kompas.com - 12/02/2016, 11:02 WIB
Kontributor Samarinda, Gusti Nara

Penulis

SAMARINDA, KOMPAS.com - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak dituntut meminta maaf kepada media massa dan pekerja pers, karena telah menyebut mereka sebagai provokator.

Menurut Presidium Jurnalis Centre Kaltim Fajri Alfaroby, Jumat (12/2/2016), Awang Faroek sangat ceroboh dengan pernyataannya itu.

Pernyataan itu dianggap menyudutkan pekerja pers yang selama ini berupaya menyajikan berita berimbang, sesuai kaidah kode etik jurnalistik.

“Dalam forum terbuka, dihadiri oleh banyak orang, seorang Gubernur melontarkan pernyataan yang menyebut seolah-olah pers adalah provokator. Ini yang kami sesalkan,” kata Fajri.

Fajri bercerita, sebelumnya pernyataan tersebut disampaikan pada acara pelantikan Sekretaris Provinsi Kaltim.

Menurut dia, Awang Faroek yang mendorong  media massa memberitakan soal upayanya melaporkan dugaan gratifikasi 13 anggota DPRD Kaltim saat berkunjung ke Trans Studio Bandung.

Laporan yang disampaikan ke Polda Kaltim tersebut dilakukan Awang Faroek karena DPRD Kaltim dianggap menghambat proses pembangunan Trans Studio Samarinda.

Setelah perang komentar dengan DPRD Kaltim di media massa beberapa hari terakhir, Awang Faroek kemudian meminta maaf.

“Kalau ingin meminta maaf ke DPRD Kaltim, ya minta maaf saja. Jangan kemudian menuding pers sebagai provokator,” tambah Fajri.

Selanjutnya, Jurnalis Centre yang terhimpun dari berbagai pekerja pers menuntut Awang Faroek meminta maaf secara terbuka 3x24 jam terhitung sejak kemarin (11/2/2016).

“Jika dalam tiga kali 24 jam tidak ada permintaan maaf, kami akan melakukan somasi dan menyurati Menteri Dalam Negeri. Dan ini serius bukan main-main,” tegas dia.

Sebelumnya, dalam sambutan di acara pelantikan Sekretaris Provinsi Kaltim yang baru pada Rabu (10/2/2016), Awang Faroek menyebut media massa jangan jadi provokator.

“Belakangan ini banyak pemberitaan antara Gubernur dan DPRD seakan kami tidak harmonis. Padahal, jika tak harmonis tak mungkin APBD bisa disahkan," kata Awang.

"Saya juga minta maaf kepada Haji Alung (Ketua DPRD Kaltim), jika ada indikasi tak harmonis di antara Gubernur dan DPRD. Kepada media juga jangan jadi provokator, sudahi saja pemberitaan ini,” kata Awang dalam sambutannya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com