Pemerintah Belum Bayar Utang Biaya Penyelenggaraan KAA ke Kota Bandung

BANDUNG, KOMPAS.com - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil kembali mengeluhkan pemerintah pusat yang tak kunjung membayar utang biaya penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 pada April 2015.

Pria yang akrab disapa Emil itu mengaku sudah sering menagih utang tersebut kepada pemerintah pusat. Namun, hingga menjelang akhir tahun belum menerima jawaban pasti.

"Sudah 8 bulan lewat. Saya sudah berupaya ke Pak Luhut (Menkopolhukam), ke kementerian, semua oke di level pimpinan. Yang susahnya itu di bawah-bawahnya," ucap Emil di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Kamis (17/12/2015).

Emil menjelaskan, tunggakan bekas pelaksanaan KAA yang belum dibayar sebesar Rp 8 miliar. Dia menyayangkan, ajang internasional seperti itu justru menyisakan masalah.

"Kebanyakan (yang belum dibayar) kontraktor, EO, mereka nagih-nagih tapi enggak bisa dibayar. Kasihan sebenarnya," keluh Emil.

Dia berharap keluhannya tersebut bisa direspons pemerintah pusat.

Pasalnya, kata Emil, pihaknya sudah merealisasikan keinginan pemerintah pusat agar persiapan KAA bisa rampung dalam waktu 60 hari.

"Acaranya sudah selesai dan sukses. Apapun prosedur pencairannya ini sudah 8 bulan dan uang belum turun-turun. Kami sangat prihatin. Semoga bisa sampai pesannya ke Pak Jokowi," jelasnya.

Sebelumnya, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan sempat merespons keluhan orang nomor satu di Bandung itu.

Saat ditemui dalam acara Koordinasi Penyerapan Anggaran di Kantor Bappeda Jawa Barat 22 September 2015 lalu, Luhut mengaku anggaran untuk pembayaran utang KAA sudah disiapkan.

"Itu sudah saya bicarakan, dan saya tidak akan meninggalkan tanggung jawab saya. Dan tuntas akan dibayarkan ke Anda. Hanya proses di negeri tercinta itulah. Namun kemarin, (terkait) masalah legalnya, saya sudah undang BPKP untuk memverifikasi semua," tutur Luhut.