Perkuat Sinergi untuk Penanganan TKI di Perbatasan

"Beberapa permasalahan yang dibahas dalam koordinasi tersebut yakni tidak adanya surat  pengantar E-KTKLN pada print out data TKI yang dikeluarkan P4TKI Tanjung Balai Karimun," kata Kasi Perlindungan Yohan Mariana, SH, mewakili Kepala BP3TKI Tanjungpinang, Senin (14/12/2015).

Disnaker Karimun menyatakan belum adanya fasilitasi perangkat untuk penerbitan ID TKI. Polsek KKP pun menyampaikan belum optimalnya pendekatan persuasif kepada orang perorangan dan masyarakat yang akan berangkat ke Luar Negeri sehingga banyak calon TKI ilegal. Untuk itu, pihak KKP mengusulkan perlunya pendekatan masif kepada masyarakat tentang informasi cara menjadi TKI prosedural dan bahayanya menjadi TKI Ilegal.

Yohan mengatakan bahwa tidak adanya surat pengantar tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Presiden RI Joko Widodo. Menurut dia, tugas BNP2TKI hanya sebagai pelaksana.

"Kekurangan perangkat, baik itu software atau hardware akan diajukan ke pusat, karena itu domain pusat," ujarnya.

Koordinator P4TKI Tanjung Balai Karimun yang diwakili Petugas Tata Usaha, Darman M. Sagala, menambahkan bahwa sosialisasi memang pernah digelar. Selanjutnya tugas itu akan diintensifkan kepada kelompok masyarakat sasaran sehingga TKI nonprosedural atau ilegal dapat berkurang.

"Dengan begitu, lanjut dia, para TKI asal Karimun akan memiliki kompetensi lebih baik," kata Darman.

Pada kesempatan tersebut Letda Laut (P) Himawan Pratikno yang mewakili dari intansi Lanal Karimun juga mengatakan bahwa untuk mempermudah pengecekan E-KTKLN, BNP2TKI perlu menyediakan aplikasi khusus yang bisa diunduh di telepon seluler. Cara itu akan memudahkan tim koordinasi untuk memantau dan mencari informasi TKI. 

"Jadi, kalau sewaktu-waktu terjadi permasalahan terhadap TKI di kemudian hari, informasinya lebih mudah diperoleh," ujarnya.