Gusur Kampung Pulo, Ahok Diminta Belajar dari Negara Lain

Sebab, cara penggusuran warga Kampung Pulo kemarin dianggap tidak memanusiakan warga setempat. Hal ini diungkapkan Irvan Pulungan, dalam diskusi bersama mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) di kampus tersebut, Jumat (11/9/2015) sore.

Dalam diskusi ini dihadiri pula oleh Direktur Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi dan Perwakilan "Teman Ahok", Tubagus Ramadhan.

Diskusi mengangkat tema "Penggusuran Kampung Pulo, Tepatkan?". Irvan yang merupakan Direktur Eksekutif Country Manager of International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) Indonesia menilai, Ahok sebenarnya dapat meniru cara negara lain dalam melakukan suatu penataan kota.

Dalam kasus Kampung Pulo, Irvan menilai Ahok gagal merangkul warga Kampung Pulo dalam melakukan normalisasi di sana.

"Ada baiknya kalau kita menyelesaikan sesuatu ada deal-nya. Dia harus bekerja bersama masyarakat untuk menjawab permasalahan yang dihadapi kota Jakarta," kata Irvan, dalam diskusi di kampus tersebut, Jumat sore.

Dia membandingkan pemerintah Jakarta dan pemerintah kota Seoul, Korea Selatan. Beda dengan Jakarta yang menyasar perumahan warga, pemerintah kota Seoul menurut dia justru pernah membongkar jalan layang yang berdiri di dekat sungai.

"Waktu yang di Seoul itu yang digusur bukan rumah, tapi jalan layang. Dihancurkan dan dikembalikan seperti semula. Karena jalan layang itu buat banjir," ujar Irvan.

Dia menyebut, warga yang terdampak pembongkaran jalan layang di Seoul memang ada. Namun, mereka bukan direlokasi, melainkan dipindahkan ke Kampung Susun. Sehingga, lanjutnya, interaksi sosial warga tidak hilang.

"Saya rasa apa yang ingin dilakukan pemerintah Seoul bersama masyarakat yang ada di bantaran kali itu memilih menyelesaikan masalah bersama," ujar Irvan.

Di Bangkok, lanjut Irvan, pemerintah kota setempat merelokasi warga dengan memberikan kompensasi. Pemerintah setempat memulainya dengan membuka ruang diskusi terkait langkah penataan ruang yang diambil.

"Warga diajak berdiskusi, mundur 10 meter dibayar, mundur 20 meter dibayar, tanpa harus memindahkan," ujarnya.

Namun, berbeda kasus dengan warga Kampung Pulo. Penataan di Kampung Pulo, berujung pada cara represif. Pemerintah juga tidak memperhatikan masalah sosial warga Kampung Pulo yang direlokasi ke rusun.

"Kamu pernah coba ke Rusun Jatinegara Barat? Berapa KK di satu unit? Kedua, dia (rusun) bertingkat. Interaksi sosialnya bisa enggak? enggak bisa," kata dia.

Solusi

Irvan memberi solusi, Ahok sebenarnya bisa belajar dari 1.500 kota dari seluruh dunia yang berpartisipasi dalam organisasi ICLEI, yang melakukan inovasi dalam melakukan penataan kota.