Penerimaan Peserta Didik Baru Kacau, Wali Kota Ridwan Kamil Didemo

Para orangtua tersebut terlihat berdatangan sejak pukul 10.00 WIB. Mereka datang atas inisiatif pribadi. Bahkan, ada orangtua yang datang bersama anaknya yang mengenakan seragam SD.

"Saya ingin mempertanyakan soal aturan hukum Peraturan Wali Kota (Perwal) karena apa yang tertuang dalam Perwal tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan," ujar salah satu orangtua siswa, Bowo Restiyadi, di Balai Kota Bandung.

Bowo menjelaskan, anaknya memilih SMAN 7 sebagai pilihan pertama dan SMAN 17 untuk pilihan kedua. Ia memilih SMAN 17 karena jaraknya hanya 400 meter dari rumah sehingga sesuai dengan Perwal. Namun, ternyata sang anak "terlempar" dari kedua pilihan tersebut. Padahal, NUN (nilai ujian nasional) anaknya sebesar 28,95, lebih tinggi dari passing grade SMAN 17 sebesar 26,06.

Dalam unjuk rasanya, Bowo mengaku tidak meminta hal yang muluk-muluk sehingga anaknya harus masuk ke sekolah negeri. Jika memang anaknya tidak sesuai dengan persyaratan, dengan legawa, ia tidak akan menyekolahkannya anaknya di sekolah negeri. Namun, persoalannya adalah terjadi bias dalam pengertian Perwal yang ada.

"Kejelasan aturan itu yang kami kejar karena kalau sesuai Perwal, seharusnya anak saya masuk. Saya akan terus kejar kejelasan ini sampai kapan pun untuk anak perempuan saya," ungkap dia.

Sekitar pukul 11.00 WIB, orangtua yang berkumpul semakin banyak. Mereka mendatangi Balai Kota dengan harapan bisa bertemu dengan Ridwan Kamil untuk menanyakan secara langsung persoalan yang terjadi. Sebab, hingga kini banyak kabar berseliweran tentang persoalan yang membelit PPDB, mulai dari surat keterangan tidak mampu (SKTM) palsu hingga kuota jalur akademik yang tidak pasti.

Setelah berkerumun lama, akhirnya puluhan orangtua siswa tersebut diterima Wali Kota sekitar pukul 13.00 WIB di Auditorium Balai Kota. Dalam pertemuan tersebut, Emil, demikian Ridwan Kamil biasa disapa, memberi kesempatan kepada tiga orang perwakilan untuk menyampaikan unek-uneknya.

Namun, karena Emil harus ke Provinsi Jabar, kehadiran Emil digantikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana. Dalam pertemuan yang berakhir pukul 16.00 WIB, disepakati sistem dalam wilayah dan luar wilayah akan dihapuskan.

Selanjutnya, demi memastikan janji Kadisdik tersebut, orangtua siswa akan kembali mendatangi Kadisdik, Rabu (8/7/2015), atau sehari sebelum pengumuman PPDB dilakukan.

Sementara itu, di DPRD Kota Bandung, aksi serupa dilakukan. Puluhan orangtua berkumpul untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka diterima oleh perwakilan dari Komisi DPRD Kota Bandung.