BPK: Di Jatim, Baru Banyuwangi yang Laporan Keuangannya Akrual

SURABAYA, KOMPAS.com - Dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur, saat ini hanya satu kabupaten yang sudah menerapkan laporan keuangan berbasis akrual. Padahal, menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, tahun ini semua laporan keuangan daerah sudah harus berbasis akrual, bukan lagi berbasis kas.

Kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur, Muzakkir, dari 38 kabupaten plus provinsi Jawa Timur, hanya Kabupaten Banyuwangi yang sudah menerapkan laporan keuangan basis akrual.

"Bahkan Banyuwangi sudah setahun lebih cepat menerapkan laporan keuangan akrual, yakni pada 2014," ucap Muzakkir, Jumat (29/5/2015). 

Dia lantas mengingatkan kepada seluruh kabupaten dan kota di Jatim, agar bersiap-siap menerapkan laporan keuangan akrual. Ini perlu dilakukan demi transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan negara. 

Menurut Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, penyajian laporan keuangan berbasis akrual pada awalnya memang membutuhkan kerja keras dari semua unsur pengelola administrasi daerah. "Tahun lalu, kami bahkan mencari tenaga sarjana keuangan khusus dengan IP 3,5," kata dia.

Melalui laporan keuangan akrual, semua aktivitas keuangan dari perencanaan hingga laporan dapat diakses melalui website dari tingkat desa hingga kabupaten secara detail. Perubahan dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual akan membuat laporan keuangan pemerintah menjadi sangat detail dan lengkap.

Pada akuntansi berbasis kas, pencatatan keuangan hanya dilakukan atas uang yang keluar dan masuk ke rekening pemerintah. Ada pun akuntansi yang berbasis akrual akan mencatat keuangan pemerintah berdasarkan hak dan kewajiban pemerintah serta satuan kerja yang menerima alokasi anggarannya.