Tak Diberi Izin Sekolah, Ribuan Siswa dan Orangtua dari Register 45 Protes

Nurhamid, guru asal SD Morodewe mengatakan, aksi ini terpaksa dilakukan setelah berbagai tahapan audiensi dan lobi tak kunjung menghasilkan keputusan. "Sebagai guru saya tak bisa lagi menahan keinginan orangtua murid dan bahkan anak-anak sendiri untuk melakukan protes terhadap kebijakan Pemerintah tersebut," kata Nurhamid, Senin (4/5/2015).

Muhamad Anif, salah seorang warga menjelaskan, aksi ini dilakukan setelah berbulan-bulan warga menunggu kebijakan Pemkab Mesuji. "Kalo kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke sekolah induk yang jaraknya lebih dari 10 kilometer akan sangat memberatkan kami. Peserta aksi mendesak Pemerintah untuk menjalankan amanat konstitusi yakni memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi anak-anak Moromoro," kata dia.

"Jangan lupa konstitusi kita menyatakan, setiap warga negara berhak atas pendidikan dan menjadi kewajiban Pemerintah untuk memfasilitasi pendidikan yang mudah diakses oleh warganya," tutur dia.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Mesuji menolak izin pendirian sekolah di Moromoro yang terletak di kawasan Register 45 karena terbentur UU Kehutanan. Pemerintah menyarankan anak-anak Moromoro menginduk pada SD di desa penyangga.

Sementara, SD Moromoro itu dibangun berdasarkan sukarela warga yang telah menempati lokasi itu lebih dari 15 tahun. Sampai saat ini sudah ada siswa yang mengenyam pendidikan sampai kelas 6, namun mereka dipastikan tidak mendapat ijazah formal untuk bisa melanjutkan ke jenjang SMP.

Perjalanan tentang sekolah mandiri itu telah didokumentasikan dalam sebuah film dokumenter yang berjudul "Jangan Tutup Sekolah Kami," yang berdurasi 10 menit. Film tersebut telah diputar di puluhan kota di Indonesia dan luar negeri.