Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perempuan Kendeng ke Istana Tagih Janji Presiden Jokowi

Kompas.com - 06/04/2015, 12:14 WIB
Ahmad Arif

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sembilan petani perempuan dari Pegunungan Kendeng Utara menagih janji Presiden Joko Widodo untuk membicarakan ulang maraknya pembangunan industri semen yang berpotensi menggusur kehidupan pertanian dan merusak lingkungan. Mereka datang dari Rembang dan Pati, Jawa Tengah dan berencana langsung ke depan Istana Presiden di Jakarta.

“Kami terpaksa meninggalkan pekerjaan di sawah dulu karena persoalan ini memang penting terkait keselamatan petani dan Pegunungan Kendeng. Kami akan menunggu di depan istana sampai ditemui Presiden,” kata Gunarti, petani perempuan dari Komunitas Sedulur Sikep, Sukolilo, Pati, yang saat dihubungi, Senin (6/4) pagi, telah sampai Pondok Gede, Bekasi.

Mereka berangkat dari Jawa Tengah sejak Minggu malam dengan mengendarai truk.  Enam petani lelaki turut menemani perjalanan ini.

Gunarti mengatakan, pokok persoalan yang diajukan terutama adalah kebijakan pembangunan yang mereka nilai terus meminggirkan kehidupan petani dan tidak berpihak pada pelestarian lingkungan.

“Ini tidak sinkron dengan janji-janji Pak Jokowi (Joko Widodo), yang katanya akan berpihak pada petani dengan program kedaulatan pangannya,” kata dia.

Menurut Gunarti, saat ini para petani di Pegunungan Kendeng, utamanya di Rembang dan Jawa Tengah, menghadapi rencana pembangunan pabrik semen. Bahkan, di Rembang pembangunan pabrik semen telah dilakukan sejak setahun terakhir ini. Sejak itu pula, sejumlah perempuan tani tinggal di tenda di depan tapak pabrik untuk menolak pembangunan.

Gunarti menambahkan, petani Kendeng Utara sudah pernah beraudiensi dengan Jokowi pada pada tanggal 5 September 2014, tak lama setelah dia memenangkan pemilihan Presiden. “Saat itu Pak Jokowi mengikuti penolakan masyarakat Pati terhadap industri semen sejak tahun 2008, saat dia masih jadi Walikota Solo,” kata Gunarti.

“Pak Jokowi juga mengatakan, saat itu belum jadi kewenanganya karena belum dilantik jadi Presiden dan dia berjanji kalau sudah dilantik akan mengajak warga berdiskusi bersama. Kalau memang  pembangunan industri itu tidak layak, ya pabrik semen harus pergi.”

Pengaduan langsung ke Presiden, tambah Gunarti, dilakukan karena pemerintah daerah sudah tidak mau mendengar aspirasi petani. “Kami sudah berkali-kali meminta ketemu dengan bupati dan gubernur untuk berdialog tidak ditanggapi. Kami juga sudah buat surat tidak dibalas,” kata dia. Ahmad Arif

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com