“Barong Bangkung” Ikut Aksi Tolak Reklamasi

“Kita akan terus menerus melaukan perlawanan. Sekaligus kita mengecam DPRD Bali yang tidak bisa bertindak dengan tegas terhadap kasus ini. Dan kami mendukung rekomendasi Komisi IV DPR RI agar pemerintah mengentikan rencana reklamasi Teluk Benoa,” kata Koordinator ForBali, Wayan Gendo Suardana, Denpasar, Bali, Jumat (30/1/2015).

Ada tujuh penyataan sikap dalam aksi tolak Reklamasi Teluk Benoa, di antaranya penghentian upaya memuluskan proyek ini baik dari Pemda Bali maupun pemerintah pusat, menuntut Pemda Bali melakukan upaya terjadinya reklamasi, menuntut DPRD Bali menolak reklamasi, meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan proses pembahasan AMDAL, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan mencabut izin lokasi kepada PT TWBI, menuntut presiden mengembalikan kawasan Teluk Benoa menjadi kawasan konservasi perairan, dan menuntut presiden mencabut Perpres 51 Tahun 2014.

Gendo juga menyampaikan bahwa rencana reklamasi di Teluk benoa sekitar 700 hektar ini mendapat penolakan dari masyarakat Bali baik dari desa adat, banjar, kepala lingkunggan, mahasiswa dan lapisan masyarakat lainnya.

“Di Bali, aspirasi tolak reklamasi terus diabaikan oleh Pemerintah Provinsi Bali maupun DPRD Bali. Bahkan, Gubernur Bali Made Mangku Pastika terus menerus bermanuver demi mewujudkan reklamasi Teluk Benoa,” tegasnya.