KPK Periksa Empat Pejabat Lombok Barat

Empat orang tersebut di antaranya, Darmawan, Ketua DPW Partai Nasdem NTB, sebagai saksi pelapor, Rusman Hadi, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T), Junaidilah, Kabid Perizinan BPMP2T, dan MS Udin, bekas Asisten 1 Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan pantauan, pemeriksaan dilakukan di kantor Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka diperiksa sekitar pukul 10.30 Wita hingga pukul 12.30 Wita.

Darmawan membenarkan, pemeriksaan dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Zaini Aroni dalam pengembangan kawasan wisata di Lombok Barat.

"Terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pak bupati, saya diperiksa sebagai saksi pelapor saja," kata Darmawan saat dikonfirmasi.

Zaini diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala daerah untuk memeras pihak lain untuk mengeluarkan izin pengembangan lahan di kawasan wisata itu berada di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat.

Darmawan mengatakan, petugas KPK menanyakan beberapa hal terkait pemberian mobil, uang tunai dan sebidang tanah yang diminta oleh bupati kepada investor.

"Dia minta langsung. Pak bupati minta, ya pokoknya katanya kalau tidak ada uang tidak ada keluar izin katanya. Tanahnya tiga hektar yang minta bupati langsung kepada investor," kata Darmawan.

Selain tanah, lanjut Darmawan, KPK juga menanyakan masalah permintaan delapan unit mobil yang diduga dilakukan oleh Zaini kepada investor. Namun dari delapan unit mobil yang diminta, baru dua unit mobil yang dikirim dan telah diamankan oleh KPK. Mobil tersebut diduga digunakan untuk operasional Partai Golkar NTB.

"Mobil Golkar Innova dua. Memang permintaan beliau dulu delapan mobil, tapi yang dikirim baru dua, dari infestor," kata dia.

Hingga berita ini diturunkan, pemeriksaan masih terus berlangsung di Ditreskrimsus Polda NTB. Pemeriksaan akan dilanjutkan setelah sholat jumat hingga selesai.