Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Urusi Paku dan Seng di Sinabung, ke Mana Gubernur dan Bupati?

Kompas.com - 30/10/2014, 12:43 WIB
Kontributor Pematangsiantar, Tigor Munthe

Penulis

KARO, KOMPAS.com — Kedatangan Presiden Joko Widodo ke lokasi penampungan pengungsi erupsi Gunung Sinabung di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Rabu (29/10/2014), mencatatkan penilaian tersendiri bagi dr Sarmedi Purba, tokoh masyarakat Sumatera Utara.

Penilaian itu muncul setelah dia mencermati kunjungan Presiden kemarin. Sebelumnya, dalam kunjungan tersebut, Jokowi melakukan dialog langsung dengan para pengungsi. Jokowi banyak mendengarkan permintaan para pengungsi.

Dalam salah satu diskusi di tengah kerumunan pengungsi, warga meminta diberikan bantuan bahan bangunan, seperti seng dan paku.

Saat Jokowi bertanya soal jumlah seng yang dibutuhkan, warga menyebut 2.600 lembar. "Paku sama seng, ya," kata Jokowi sambil meminta stafnya mencatat. Dalam kesempatan itu pun, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujonugroho berdiri di samping Jokowi.

Menurut Sarmedi, Gubernur Sumatera Utara dan juga Bupati Karo Terkelin Brahmana harus masuk menjadi "pasien" revolusi mental yang digagas oleh Presiden Jokowi.

"Cobalah dulu, mengurusi kebutuhan pengungsi erupsi Sinabung. Paku dan seng serta hal sepele lainnya pun bisa diperintahkan Jokowi. Gubernur dan Bupati pun tak lagi harus urus itu, tetapi ada dinas dan badan di bawahnya. Akan tetapi, karena para kepala daerah ini tak beres dalam komando, ya itulah akibatnya," kata Sarmedi, Kamis (30/10/2014).

Sarmedi mengingatkan, tak ada sulitnya memenuhi kebutuhan para pengungsi. Sebab, ada regulasi, badan yang mengurusi, dan juga anggaran. Bahkan, banyak bantuan dari berbagai pihak. "Apalah payahnya (susahnya) memenuhi kebutuhan para pengungsi itu. Tinggal menjalankan saja, Bupati dan Gubernur. Akan tetapi, memang itulah problem kepala daerah kita selama ini," ujar dia.

Dia pun memandang, Presiden Jokowi harus memiliki instrumen tersendiri dalam mengevaluasi para kepala daerah ini. "Jadi, memang, kepala daerah yang tidak mau mengikuti irama Presiden, yang memang ingin melakukan perubahan, akan mengalami kesulitan kelak," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com