Tiap Kamis, PNS di Jateng Harus Berbahasa Jawa

Ganjar pun meminta semua pihak untuk berbahasa Jawa di lingkungan kerja masing-masing setiap hari Kamis. Dia mengatakan penggunaan bahasa Jawa ini kembali digalakkan untuk peneguhan jatidiri sebagai masyarakat Jawa Tengah.

"Tentunya juga untuk menjaga dan memelihara kelestarian bahasa, sastra, dan aksara Jawa," ujarnya Kamis (16/10/2014).

Menurut dia, penggunaan bahasa Jawa ditekankan untuk menyelaraskan fungsi bahasa dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, pemerintah daerah ditugasi untuk membina dan melindungi bahasa bahasa Jawa sebagai bahasa ibu.

"Untuk efektivitas pelaksanaannya, saya berharap agar jajaran SKPD, bupati/wali kota dan pimpinan BUMD menggunakan bahasa Jawa setiap hari kamis di lingkungan kerja. Bahasa Jawa ini digunakan untuk komunikasi lisan," ungkapnya.

Meski demikian, naskah dinas yang diterbitkan pada hari Kamis tetap menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan acara resmi atau kedinasan yang dilakukan pada hari Kamis bisa lebih fleksibel, yakni menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa.

"Itu kan bisa dilihat, dari tamu undangannya juga. Kalau memungkinkan menggunakan bahasa Jawa ya lebih baik," tambahnya.

Ganjar menambahkan penggunaan Bahasa Jawa juga dilakukan untuk mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral, dan spiritual yang terkandung dalam budaya Jawa. Di samping itu, menggunakan bahasa, sastra, dan aksara Jawa juga dapat menjadi wahana untuk pembangunan karakter.

Sementara itu, dalam penggunaan aksara Jawa, Pemprov Jateng juga melakukan sejumlah upaya perlindungan, antara lain dengan membakukan dan mendaftarkan aksara Jawa kepada pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Penggunaan aksara Jawa di masyarakat dilakukan dengan menuliskan aksara Jawa sebagai pendamping Bahasa Indonesia pada nama/identitas jalan, kantor pemerintah daerah dan kabupaten/kota, serta instansi lain di Jawa Tengah.