Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SK Gubernur Belum Ditandatangani, Pelantikan Ketua DPRD Nunukan Tertunda

Kompas.com - 19/09/2014, 02:47 WIB
Kontributor Nunukan, Sukoco

Penulis

NUNUKAN.KOMPAS.com - Pelantikan Ketua definitif DPRD Nunukan Kalimantan Utara dari Partai Demokrat yang rencananya akan dilaksanakan hari ini gagal dilaksanakan. Gagalnya pelantikan Ketua devinitive DPRD Nunukan tersebut disinyalir adanya kontroversi terkait penunjukan Irwan Sabri sebagai ketua DPRD Nunukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.

Padahal sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara No. 171.2/K.188/2014 nama H Danni Iskandar lah yang ditetapkan sebagai Ketua DPRD NUnukan Periode 2014-2019. Kasubag Humas DPRD Nunukan Tasran mengatakan, sejumlah anggota DPRD Nunukan mempertanyakan SK Gubernur Kalimantan Utara yang tidak ditanda tangan Dr H Irianto Lambrie selaku Pejabat Gubernur Kalimantan Utara.

"Tanggal 9 September 2014 kami telah menerima SK Gubernur. Pada prinsipnya pihak sekretariat DPRD Nunukan siap saja melakukan pelantikan. Namun kemarin ada rapat gabungan komisi ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dulu jadi untuk pelantikan belum bisa kita pastikan," ujar Kasubag Humas DPRD Nunukan Tasran Kamis (18/09).

Terkait SK Gubernur yang tidak ditandatangi oleh Pejabat Gubernur, Tasran membenarkan adanya rapat gabungan fraksi yang membahas permasalahan tidak adanya tanda tangan Pejabat Gubernur Rabu (17/09).

"Yang hadir dari Demokrat kemarin cuma H Danni sama Pak Fery. Yang 4 lainnya tidak hadir. Yang dikonfirmasi masalah SK itu. Karena angota dewan dari Demokrat kemarin hanya 2, mereka mau rapat lagi hari ini," imbuh Tasran.

Namun dikonfirmasi adanya usulan dari DPP Partai Demokrat terkait nama Irwan Sabri yang diusulkan menjadi Ketua DPRD Nunukan, Tasran mengatakan belum ada surat rekomendasi terkait penunjukan Irwan Sabri oleh DPP yang masuk ke sekertariat DPRD Nunukan.

“Kalau yang berdasarkan SK kemarin yang rekomendasi dari DPC itu yang direkomendasi memang H Danni. Nah itu yang kita usulkan di sekertariat kabupaten, jadi bupati mengirim surat mengusulkan ke Provinsi Kaltara. Nah kalau Irwan sampai sekarang kita belum terima rekomendasi," ujar Tasran.

Terkait aturan pelantikan Ketua DPRD Nunukan Tasran mengatakan mengacu PP lama usulan dari DPClah yang berhak dilantik menjadi Ketua DPRD.

"Kalau mengacu PP yang lama itu dari DPC. Cuma ada lagi mereka mengatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai," ujar Tasran.

Sementara Wakil Sekertaris Jenderal DPC Partai Demokrat Nunukan Haerudin Rauf enggan berkomentar berkomentar banyak terkait tertundanya pelantikan Ketua DPRD Nunukan.

“Secara internal kepartaian bahwa efek dari perbedaan pendapat itu biasa. Tetapi jangan sampai terekspos keluar, sebab ini masalah internal kita. Mudah mudahan setelah ketua partai kita hadir kita bisa solidkan semua permasalahan permalasahan difraksi. DPC mungkin akan memanggil fraksi untuk memberikan klarifikasi terhadap isu isu yang berkembang dimasyarakat," ujar Haerudin Rauf.

Sementara Anggota DPRD Nunukan dari Partai Demokrat H Danni Iskandar dan Saleh memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait penundaan pelantikan Ketua DPRD Nunukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com