Ini Isi Peraturan Gubernur soal Larangan ISIS di Jatim

"Pergub ini hasil kesepakatan ulama dan ormas Islam untuk menjaga situasi Jatim tetap aman dari gerakan Islam radikal yang mengancam NKRI," kata Soekarwo, Selasa (12/8/2014).

Dengan diterbitkannya Pergub itu, kata Soekarwo, penindakan terhadap ISIS di Jatim dapat lebih fokus. Dibanding UUD 45, khususnya pasal 28 dan pasal 29 serta UU No 1/PPNS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Pergub ini dinilainya lebih spesifik untuk menindak gerakan ISIS.

Berikut empat pasal Pergub larangan gerakan ISIS

- Pasal 1: Dengan peraturan ini ditetapkan larangan keberadaan gerakan ISIS di Jatim karena dapat memicu dan/atau menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat di Jatim.

- Pasal 2: Bahwa berdasarkan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka diharapkan agar: (a) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jatim melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan di daerahnya masing-masing terhadap keberadaan dan/atau gerakan ISIS; (b) Masyarakat Jatim segera melaporkan kepada aparat apabila mengetahui dan mencurigai adanya gerakan ISIS.

- Pasal 3: Aparat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 segera melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum apabila mengetahui dan/atau menerima laporan dari masyarakat terkait dengan keberadaan dan/atau gerakan ISIS.

- Pasal 4, Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2014.