"Byar pet" Tak Kunjung Usai, PLN Kaltim Minta Maaf

Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui General Manager Wilayah Kalimantan Timur dan Utara, Machnizon Masri, pun sampai mengungkapkan permintaan maaf atas kejadian ini.

Permintaan maaf ini disampaikan pada 10 orang wakil dari sekelompok warga yang berunjuk rasa di kantornya di Jalan MT Haryono, Balikpapan, Rabu (30/4/2014).

"Kami minta maaf atas terjadinya pemadaman listrik. Secara pribadi, saya juga tidak senang bila terjadi padam listrik," kata Machnizon.

Unjuk rasa karena byar pet listrik semakin marak di Balikpapan. Di bulan April 2014 ini saja, sudah terjadi tiga kali unjuk rasa memprotes seringnya pemadaman listrik.

Salah satu unjuk rasa bahkan sempat diwarnai aksi blokade jalan protokol dan kericuhan. Manajemen PLN Kaltim pun menghargai seluruh aksi protes warga. Mereka tetap sabar memberi penjelasan tentang seluk beluk kelistrikan di Kaltim, serta kerumitan dan tantangannya.

Machinzon mengatakan, kelistrikan di Balikpapan tak lepas dari sistem jaringan besar listrik yang disebut Jaringan Mahakam. Tiga kota besar, Balikpapan, Samarinda, dan Tenggarong, mengandalkan pasokan listrik dari jaringan yang memiliki kemampuan supply 310 Mwatt hingga 320 Mwatt ini. Kemampuan supply ini masih jauh dari kebutuhan listrik masyarakat 340 Mwatt hingga 370 Mwatt. “Kekurangan listrik sekitar 50 Mwatt,” kata Machnizon.

Selisih pasokan listrik itu menyebabkan pemadaman masih terjadi. Belum lagi bila diperparah oleh hambatan karena faktor lain, seperti perawatan rutin maupun gangguan alam dan cuaca. PLN kini memacu penyelesaian pembangunan dua pembangkit listrik untuk menutupi defisit yang ada, yakni pembangkit Peaking 2x70 Mwatt dan pembangkit Senipah 2x41Mwatt.

“Kita sempat menyalakan Peaking tadi pagi. Kita coba lagi malam ini. Kita perkirakan Peaking masuk di Mei. Senipah pada Juni,” katanya.

Machnizon berharap, warga Kaltim memahami kerumitan yang kini dihadapi PLN. Termasuk bila pembangunan pembangkit-pembangkit itu kenyataannya tak semulus rencana.

Sejumlah kendala menghadang pembangunan di sana sini, khususnya terkait konflik pembebasan lahan. Kendala-kendala itu menyebabkan pembangunan pembangkit maupun transmisi kerap molor dan pemadaman pun masih saja terjadi.