Subsidi Penerbangan Macet, Warga Perbatasan Kaltara Gelar Demo

Kondisi itu membuat puluhan warga perbatasan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Perbatasan Krayan dan Karayan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.

Perwakilan Aliansi Masyarakat Perbatasan Krayan dan Karayan Selatan Jemy, Selasa (25/3/2014) di hadapan Kepala Dinas Perhubungan Roby Nahak Serang mengatakan, sejak tiga bulan terakhir pemerintah daerah telah melakukan pembiaran terhadap permasalahan macetnya subsidi penerbangan ke wilayah perbatasan kecamatan Krayan Selatan.

Akibatnya, masyarakat Krayan Selatan kesulitan melakukan perjalanan ke Ibu Kota Kabupaten Nunukan.

“Tahun kemaren, akhir Februari itu sudah jalan. Tahun 2012, Februari juga sudah jalan, tetapi tahun ini, ini sudah Maret mau masuk April ini belum. Dengan kondisi ini masyarakat menganggap ini ada pembiaran. Terus, kalau itu sengaja pembiaran, ada apa dengan masyarakat Krayan?" kata Jemy.

"Kalau ada pembiaran, Pak Kapolres yang susah. Kita mendesak Pak Kapolres memediasi hari ini antara bupati, dishub, dinas pendapatan dan masyarakat,“ ujar Jemmy dalam pembacaan sikapnya.

Aliansi Masyarakat Perbatasan Krayan dan Karayan Selatan menuding Kadis Dishub sengaja tidak melaksanakan tugas, dan terkait tuduhan itu mereka menuntut Kadis Dishub mengundurkan diri.

Massa juga mengancam jika dalam waktu 2x24 jam pemerintah daerah tidak mempunyai solusi terhadap permasalahan macetnya subsidi penerbangan, mereka akan menurunkan warga lebih banyak, dan mengancam memboikot pelaksanaan pemilu.

“Pemerintah daerah dalam hal ini dinas perhubungan, dia mundur dengan hormat sebelum kami minta dia mundur degan tidak hormat,” ujar Kornalius Tadem, koordinator aksi.

Kornalius Tadem juga mempertanyakan sisa kewajiban subsidi penerbangan tahun 2013 yang belum dilaksanakan 100 persen.

Dia mengaku telah melakukan komunikasi dengan dewan dan instansi terkait termasuk bupati, namun jawaban yang diterima masih dalam proses tender. “Kalau sekarang kendala belum tender, seharusnya sisa jam terbang tahun 2013 itu bisa dilaksanakan. Ini supaya aparat penegak hukum juga menindaklanjuti permasalahan yang kami tuntut ini,” ujar Kornalius Tadem.

Sementara Roby, di depan warga Krayan, mengatakan program subsidi penerbangan ke wilayah perbatasan bukan berada di SKPD yang dipimpinnya. “Dinas perhubungan tidak mengelola subsidi ongkos angkut. Ini sudah berlangsung selama 15 tahun, tapi sebatas dalam keselamatan penerbangan dan lainnya. Maka kami tidak bisa berbuat sebagaimana bapak inginkan," kata Roby.

"Berkaitan proses prosedur kami tidak mempunyai kewenangan. Tetapi apabila ada ketegasan pengalihan program ada di Dinas Perhubungan, besok pun kita proses,” ujar Roby lagi.

Akibat macetnya subsidi penerbangan ke wilayah perbatasan, biaya perjalanan warga Krayan menjadi mahal. Dengan subsidi penerbangan sebesar 50 persen, masyarakat hanya membayar Rp 275 ribu. Sementara, saat ini masyarakat Krayan harus merogoh kocek hingga Rp 1 juta.

Ajang, satu warga Krayan Selatan mengaku terpaksa harus melalui Tarakan untuk menuju Kabupaten Nunukan. ”Akibat macetnya subsidi ongkos penerbangan jadi mahal. Saya terpaksa terbang ke Tarakan dulu untuk menuju ke Nunukan. Dari Karayan Nunukan Rp 750 ribu, dari Tarakan ke Nunukan naik Kalstar,” ujar Ajang.