Kaltim Bangun 7 RS Pratama di Daerah Terpencil

Pemprov menargetkan RS Pratama terwujud di tahun 2014 ini. “Mengatasi persoalan akses, bagaimana mendekatkan pada masyarakat yang ada di daerah. Dengan melihat geografisnya. Pemprov membangun RS pratama, ada di tujuh di daerah,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr. Hj. Rini Retno Sukesi, M.Kes, di Balikpapan, Kamis (6/2/2014) kemarin.

RS Pratama ini telah menjadi model pendukung pelaksanaan program Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) hingga ke daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia.

Di Kaltim, keberadaan RS ini mendukung layanan dari sebaran 222 puskesmas dan 51 RS baik pemerintah maupun swasta yang sudah ada.

“RS Pratama itu berarti bagaimana mendekatkan akses kesehatan. Sehingga BPJS bukan hanya harga terjangkau. Tetapi juga layanannya terjangkau,” kata Rini.

Tentu berbeda dengan RS besar dan RS daerah pada umumnya. Fasilitas RS Pratama tidak selengkap RS pada umumnya. Contohnya, tidak memiliki dokter spesialis.

RS Pratama hadir untuk menanggulangi penyakit-penyakit ringan agar tidak dibawa ke RS besar atau RS daerah, yang tentu dikhawatirkan akan memperlambat kinerja RS besar.

Namun, bila penyakit yang diderita oleh masyarakat membutuhkan penanganan yang lebih serius, maka penderita akan dirujuk ke RS daerah yang memiliki fasilitas lebih lengkap.

Rini mengatakan, saat ini Kaltim belum perlu membangun RS sekelas tipe B dan C di sejumlah daerah, kendati ada peningkatan kepesertaan pribadi maupun badan usaha ke BPJS.

“Tetapi bukan berarti harus membangun RS, karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk membangun RS. Memaksimalkan pemanfaatan. Kalau dimanfaatkan di bawah 60 persen, ya biasanya tidak bisa membangun,” kata Rini.

Pendapat sama dilontarkan Sekjen Kemenkes, Supriyantoro. Dia mengatakan, kalau pembangunan infrastruktur layanan kesehatan juga sewajibnya semakin bertumbuh seiring pertumbuhan BPJS.

Supriyanto menganggap, pembangunan untuk infrastruktur tentu menjadi utama dan akan mendukung kerja BPJS. “Permintaan dari berbagai daerah untuk membangun berbagai infrastruktur di Indonesia sangat tinggi, hingga Rp 27 triliun tiap tahunnya. Real pemangunan hingga Rp 4 triliun tiap tahunnya. Karena itu, sebelum membangun kita harus membuat prioritas-prioritas,” kata Supriyantoro.

Pembentukan BPJS adalah amanat dari UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Program BPJS ini akan dibagi dalam dua bagian yakni BPJS I dan BPJS II. BPJS I adalah program jaminan kesehatan yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2014 sementara BPJS II adalah program jaminan ketenagakerjaan yang dilaksanakan paling lambat Juli 2015.