Listrik di Karimunjawa Menyala Hanya 6 Jam Per Hari

Terkait hal itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menginstruksikan jajaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jateng untuk berkoordinasi dengan pihak terkait dan segera mengatasi masalah ini.

Ganjar mengatakan, sudah meminta Kepala Dinas ESDM untuk berkoordinasi dengan Pemkab Jepara. Menurutnya, hal ini mendesak karena listrik sudah menjadi kebutuhan utama.

"Kepala Dinas ESDM saya minta berkoordinasi dengan Pemkab Jepara untuk selesaikan masalah pasokan listrik, sebab kalau tidak diselesaikan, ya, bahaya," tandasnya di Semarang, Rabu (19/2/2014).

Ia mengatakan, pengurangan penyalaan listrik tersebut karena adanya pelarangan penggunaan solar nonsubsidi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di daerah itu. Hal itu menyebabkan pengeluaran pemda setempat menjadi membengkak.

Di daerah tersebut, harga solar nonsubsidi naik dari Rp 11.000 menjadi Rp 14.700 per liter. "Saya sudah telepon Bupati Jepara, masalahnya diselnya harus menggunakan solar nonsubsidi. Sekarang pemkab sudah minus Rp 2 miliar," tambahnya.

Ganjar menegaskan, pihak Dinas ESDM sudah diminta untuk mencoba mencarikan solar, sebab jika menunggu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas oleh PLN, akan terlalu lama. Sedangkan kondisi ini sudah sangat mendesak.

Pengurangan nyala listrik itu sempat membuat warga di Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara melakukan unjuk rasa ke pemkab setempat. Mereka menuntut agar listrik kembali bisa dinyalakan selama 12 jam.

Selain itu, warga juga mendesak agar pemerintah pusat memperbolehkan PLTD di Kepulauan Karimunjawa menggunakan solar bersubsidi.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Jateng, Teguh Dwi Paryono mengatakan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan PT Pertamina terkait penyediaan solar bersubsidi.

"Kami sedang mengupayakan, meskipun kita tahu aturan dalam Perpres tidak memungkinkan, tapi inikan menyangkut kehidupan rakyat," katanya.

Ia mengatakan Pemprov Jateng dan Pemkab Jepara sudah memberikan subsidi pengoperasian PTLD sebesar Rp 1,5 miliar. Namun, biaya operasional PLTD tersebut mencapai Rp 6 miliar per tahun. Dengan demikian, untuk mengembalikan pasokan listrik menjadi 12 jam, masih ada kekurangan dana yang cukup besar.