Sebatik, Wilayah RI yang Terjajah Malaysia

Koordinator Wahana Pemekaran Kota Sebatik Kamal Soeryanto mengatakan, keterjajahan dari sisi perekonomian menjadi salah satu indikasi untuk melakukan percepatan pemekaran Kecamatan Sebatik menjadi kota.

"Kita sekarang dalam posisi dijajah dalam bentuk ekonomi, budaya, dan sebagainya. Ini menjadi alasan bagi kita bahwa Sebatik itu pantas untuk dimekarkan karena posisinya posisi perbatasan, posisi pulau terluar yang kontak fisiknya, kemudian hubungan emosionalnya, selalu berkomunikasi dengan Malaysia," kata Kamal.

"Dan menjadi persoalan yang paling fatal dengan tertutupnya akses ke Tawau. Ini memburuk dan makin memperparah perekonomian di wilayah perbatasan," ujar dia.

Dilarang
Setahun lebih, masyarakat Sebatik kesulitan berkunjung ke Tawau Malaysia untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Hal ini terkait larangan bagi alat transportasi warga Sebatik merapat di Pelabuhan Tawau. Alasannya, sarana transportasi yang digunakan tidak memenuhi standar keamanan internasional.

Dengan menggunakan speed boat warga Sebatik hanya membutuhkan waktu 15 menit menuju Tawau Malaysia. Namun, mereka harus mengarungi perairan internasional untuk menjangkau lokasi itu.

Larangan tersebut membuat warga Sebatik lebih memilih jalur ilegal menuju Tawau demi berbelanja kebutuhan pokok. Mereka tetap tidak memilih Nunukan. "Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita masih berstatus kecamatan," ujar Kamal.

Hal lain yang juga terjadi adalah saat transaksi jual beli hasil perkebunan maupun hasil perikanan warga. Masyarakat Sebatik tidak memiliki pilihan lain saat pedagang di Tawau menghargai hasil perkebunan mereka lebih rendah dari harga umumnya.

"Ini mau tidak mau karena kita yang butuh. Wilayah perbatasan itu siapa yang memengaruhi dan dipengaruhi. Dan warga Sebatik masih dipengaruhi," ujar Kamal lagi.

Kesehatan
Dalam hal kebutuhan layanan kesehatan, warga Sebatik juga harus bergantung pada Malaysia. Hal ini karena masih minimnya fasilitas kesehatan di Sebatik. "Dengan pemekaran, mudah-mudahan ada rumah sakit yang tadinya hanya puskesmas. Sampai sekarang tidak dinafikan lagi, kalau kita sakit ya dirujuk ke Tawau. Sementara perlakuan orang yang ada di Tawau sangat berbeda antara warga setempat dengan kita," imbuh Kamal.

Saat ini usulan pemekaran Sebatik menjadi daerah otonom baru sudah sampai pada pembentukan rancangan undang-undang. "Dari 91 DOB yang akan dimekarkan dan sudah terbentuk RUU-nya, hanya enam yang akan diketok pada masa sidang pertama untuk menyesuaikan kemampuan anggaran pusat. Mudah-mudahan Sebatik masuk dalam enam itu," kata Kamal.

Pemekaran Sebatik akan berdampak banyak terhadap kehidupan warga perbatasan. Kamal yakin permasalahan yang dihadapi warga perbatasan seperti permasalahan larangan speed boat warga Sebatik ke Tawau maupun permasalahan ketergantungan warga Sebatik terhadap kebutuhan pokok dan layanan kesehatan akan lebih cepat tertangani jika Sebatik berstatus kota.