80 Persen Pelayanan Publik di Lampung Buruk

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Zulhelmi mengatakan, survei yang dilakukan bersama akademisi Universitas Lampung itu digelar dengan mengacu Undang-Undang Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah nomor 96/2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik.

“Sebanyak 80 persen atau 18 dari 20 instansi Pemerintah Provinsi Lampung pelayanan publiknya masih berada pada zona merah. Sedangkan untuk instansi di Pemerintah Kota Bandarlampung, 77 persen atau 20 dari 26 yang pelayanan publiknya juga merah,” kata Zulhelmi.

Menurut Zulhemi, ada tiga kategori penilaian dalam penelitian tersebut, yaitu kategori merah untuk lembaga/instansi dengan kepatuhan rendah, kategori kuning untuk kepatuhan sedang dan kategori hijau untuk kepatuhan tinggi.