Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demo BBM Langka Warga Masalembu Berlanjut

Kompas.com - 25/11/2013, 15:53 WIB
Kontributor Pamekasan, Taufiqurrahman

Penulis


SUMENEP, KOMPAS.com — Meskipun berbagai macam gelombang aksi massa warga kepulauan Masalembu, Kabupaten Sumenep sudah dilakukan, namun kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di pulau terluar di bagian utara Kabupaten Sumenep ini, belum juga ada solusinya.

Kini giliran mahasiswa dan pemuda asal Pulau Masalembu, menggelar aksi ke DPRD Sumenep, Senin (25/11/2013). Para pemuda dan mahasiswa ini menuntut anggota DPRD Sumenep yang berasal dari daerah pemilihan kepulauan, keluar menemui mereka. Mereka meminta para wakil rakyat ikut bertanggung jawab atas kesulitan masyarakat yang sedang dihadapi selama tiga bulan terakhir.

"Anggota DPRD dari kepulauan itu mungkin telinganya tuli tidak bisa mendengar jeritan warga Pulau Masalembu. Kami minta anggota dewan memperjuangkan hak kami agar mudah mendapatkan BBM bersubsidi," kata Muhammad Saleh, koordinator aksi.

Mereka menuduh para pengusaha berkongkalikong untuk berbuat curang dengan Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) Masalembu. Salah satu kecurangan itu, kata Saleh, adalah BBM subsidi dijual dalam jumlah besar kepada pengusaha. Sementara masyarakat justru dibatasi.

Pelanggaran semacam itu, tidak pernah mendapat sanksi tegas dari Pemerintah Kabupaten Sumenep. "Sudah beberapa kali kami keluhkan hal ini kepada dewan, Bupati dan pejabat lainnya. Namun tidak ada satupun yang bisa menyelesaikannya," imbuh Saleh.

Untuk itu, DPRD Sumenep dan Bupati Sumenep, harus secepatnya mencarikan solusi tepat dan solusi cerdas mengatasi permainan penjualan BBM subsidi di Pulau Masalembu. Solusi yang ditawarkan mereka yaitu, Pemkab Sumenep mengeluarkan merekomendasikan kepada Pertamina, agar mencabut kontrak dan perizinan APMS Masalembu.

"Cabut ijin dan kerja sama dengan APMS yang ada saat ini. Sebab dialah yang menjadi biang kerok masalah kelangkaan BBM subsidi di Masalembu," ungkap Saleh.

Saleh menambahkan, mereka menuntut Pemkab Sumenep mengusut dan memberi sanksi tegas pejabatnya yang terlibat dalam aksi penyelewengan BBM subsidi tersebut.

Beberapa menit kemudian, tiga anggota DPRD Sumenep, masing-masing Darul Hasyim Fath, Riyadi, dan Dul Sari, menemui massa. Mereka mengatakan mendukung rakyat. Darul membenarkan bahwa BBM subsidi di Masalembu dikendalikan "pebisnis hitam".

"Kami minta perwakilan mahasiswa dan pemuda berembuk bersama kami di kantor untuk merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan," ajak Darul yang disanggupi mahasiswa.

Sementara massa lainnya menunggu di luar gedung dewan. Hari Kamis (21/11/2013) lalu, ribuan pelajar dan guru se-Masalembu, juga berujuk rasa di depan APMS Masalembu terkait dengan persoalan kelangkaan BBM subsidi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com