Rencana itu disampaikan Wali Kota Malang, Muhammad Anton, Kamis (31/10/2013) seusai rapat koordinasi dengan dewan pengupahan. "Pada November nanti, kita akan gelar lelang jabatan untuk lurah, camat dan kasek. Dari tiga institusi itu, yang pertama dilaksanakan lelang jabatan lurah dan camat. Untuk Kasek menyusul selanjutnya," kata Wali Kota yang akrab disapa Abah Anton itu.
Pemerintah Kota Malang, kata Abah Anton, sudah melakukan studi banding dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin Jokowi. "Kita sah saja meniru sistem yang diterapkan pak Jokowi. Kalau itu positif, mari kita tiru," katanya.
Menurut Abah Anton, sesuai hasil studi banding ke Jakarta, lelang jabatan juga akan dilakukan secara transparan dan bekerjasama dengan akademisi di Malang. "Namun, lelang jabatan itu ternyata tidak gratis. Per orang itu harus membayar Rp 500.000. Rencana itu adalah dorongan dan usulan dari masyarakat untuk menyeleksi pemimpin di instansi tersebut," katanya.
Lanjut dia, lelang jabatan bertujuan mencari sosok yang benar-benar memiliki kemampuan profesional di jabatan tersebut. "Untuk menunjang kepemimpinanya sesuai dengan keinginan publik. Saatnya sudah maksimal dan profesional melayani masyarakat. Karena pejabat itu pelayan masyarakat. Harus jemput bola, jangan menunggu bola," katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.