Penggelembungan DPT Juga Dipakai di Pilgub Jabar 2013

TASIKMALAYA, KOMPAS.com — Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda mengatakan, penggelembungan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Tasikmalaya pernah dipakai juga pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat pada Februari 2013 lalu. Sebelumnya, Panwaslu menemukan penggelembungan DPT di sembilan kecamatan di Tasikmalaya. Jumlah DPT lebih banyak daripada jumlah penduduk di Kabupaten Tasikmalaya.

"Kami pun bukan hanya menemukan penggelembungan jumlah DPT kecamatan di sini untuk Pileg 2014 saja. Tapi, ada delapan kecamatan jumlah DPT yang lebih banyak dari jumlah penduduk yang dipakai pada Pilgub Jabar kemarin," terang Dodi kepada sejumlah wartawan di kantornya, Senin (7/10/2013).

Dodi pun mengungkapkan sembilan kecamatan yang mengalami penggelembungan DPT, antara lain Kecamatan Culamega dengan DPT 19.133 pemilih, sedangkan jumlah penduduknya hanya 16.744 orang. Kecamatan Salawu memiliki DPT 45.307 pemilih, sementara jumlah penduduknya hanya 42.703 orang.

Selain itu, DPT di Kecamatan Taraju sebanyak 29.371 orang, sementara jumlah penduduk hanya 26.842 orang; DPT Kecamatan Puspahiang 26.083 pemilih, jumlah penduduk 24.463 orang; DPT Kecamatan Bojongasih 16.285 pemilih, jumlah penduduk hanya 16.145 orang; DPT Kecamatan Cigalontang 53.730 orang, jumlah penduduk hanya 53.592 orang; DPT Kecamatan Sodonghilir 51.112 orang, jumlah penduduk hanya 49.430 orang, dan DPT Kecamatan Parungponteng sebanyak 27.154 pemilih, sedangkan jumlah penduduknya hanya 26.801 orang.

"Jelas keganjilan jumlah DPT ini akan berakibat kepada penggelembungan logistik pemilu, jumlah kursi DPRD di setiap daerah pemilihan, pemalsuan data, dan masih banyak pelanggaran lainnya," ungkap Dodi.

Saat ditanya kenapa baru kali ini ada verifikasi jumlah DPT dengan jumlah penduduk oleh Panwas, Dodi beralasan, pihaknya baru menerima rekap jumlah penduduk atau DAK 2 dari pemerintah daerah setempat untuk persiapan tahapan Pileg 2014. Sementara pada pemilihan umum kepala daerah sebelumnya, Panwaslu tidak menerima.

"Soalnya kami baru menerima DAK 2 atau rekap jumlah penduduk pada persiapan pileg ini. Karena pada pileg dibutuhkan data jumlah penduduk untuk menentukan jumlah kursi di tiap daerah pemilihan. Kan kalau untuk pilgub kemarin tak memakai dapil," tambah Dodi.

Sementara itu, dari pihak KPU Kabupaten Tasikmalaya, saat akan dikonfirmasi ke kantornya, Senin siang, tak ada satu pun anggota KPU yang bisa ditemui. Bahkan, saat dihubungi melalui sambungan telepon, telepon mereka tidak aktif.

"Semua anggota KPU sedang ada rapat Pak, enggak ada di kantor," jelas salah seorang petugas keamanan kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya.

Diberitakan sebelumnya, Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya menemukan dugaan penggelembungan jumlah DPT Kabupaten Tasikmalaya untuk pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 mendatang. Dari total 39 kecamatan, terdapat 12 kecamatan yang memiliki DPT yang lebih banyak daripada jumlah penduduknya atau DAK 2.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.