Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Kawal Langsung Pilkada Magelang

Kompas.com - 02/10/2013, 15:54 WIB
Kontributor Magelang, Ika Fitriana

Penulis

MAGELANG, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawal langsung penyelenggaraan Pemilihan Bupati (Pilbup) Magelang periode 2014–2019. Hal tersebut sebagai upaya KPK untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Salah satu kegiatan KPK adalah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk memfasilitasi deklarasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dibacakan langsung oleh masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Magelang, di Ballroom Hotel Grand Artos Aerowisata, Magelang, Rabu (2/10/2013).

Selain itu, KPK juga memberikan pembekalan kepada seluruh pasangan calon dan sejumlah pihak yang hadir, seperti CSO, media, dan akademisi tentang pelaksanaan konsep good governance, yang kelak diterapkan di Kabupaten Magelang.

"Kita akan kawal mulai dari kegiatan sosialisasi tentang aspek pencegahan, masa kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara, hingga hasilnya kita akan pantau, tapi tidak secara terbuka," jelas Apin Aviyan, Kepala Biro SDM KPK RI, di sela-sela kegiatan.

Tahun ini, kata Apin, KPK juga melakukan pengawalan langsung terhadap pilkada di 8 kota dan kabupaten dan 4 provinsi di Indonesia serta pada Pemilihan Presiden 2014 mendatang.

"KPK memang sudah menganggarkan dana untuk pengawalan pilkada karena KPK memiliki program untuk mewujudkan pilkada yang bersih dan jujur, adil dan berintegritas," tandas Apin tanpa menyebutkan besaran anggaran tersebut.

Dikatakan Apin, pengawalan dirasa perlu dilakukan sebab masih banyak potensi dan permasalahan yang kerap muncul dalam proses pemilu, salah satunya adalah money politics. Apin melanjutkan, money politics dan potensi korupsi lainnya dalam pemilu dapat terjadi pada setiap bagian dan tahapan proses pemilu, pada calon yang diusung dan pada pemilih yang akan menggunakan hak politiknya.

"Kita akan amati di semua tahapan, termasuk gratifikasi kepada penyelenggaraan negara dan netralitas PNS dan TNI," tegas Apin.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Magelang Makmun Rahmatullah mengapresiasi apa yang dilakukan KPK dalam pengawalan langsung terhadap penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Magelang. Pihaknya menyatakan siap mendukung dan membantu tugas-tugas KPK dalam pemberantasan korupsi, terutama di pemerintahan daerah Kabupaten Magelang.

"Kita akan senantiasa mendukung dan membantu upaya KPK dalam memberantas korupsi demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan jujur," ucap Makmun.

Diinformasikan, Pilkada Kabupaten Magelang akan digelar pada 27 Oktober 2013 mendatang. Pilkada diikuti oleh enam pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, antara lain Susilo-Mujadin Putu Murja (PAN dan PPP); Rohadi Pratoto-Muhamad Achadi (Partai Golkar, PKB, dan PKS); Handoko dan Eko Purnomo (jalur independen); Zaenal Arifin-M Zaenal Arifin (PDI Perjuangan); Achmad Majidun-Sad Priyo Putra (Partai Demokrat, Hanura, PPRN, dan PBB); dan Muhammad Arwan-Haiban Hajid (Partai Gerindra dan PKNU).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com