Beda Pendapat Soal Tambang, Warga Kahuku Saling Intimidasi

Beberapa siswa SMP Kahuku terpaksa tidak sekolah karena orangtuanya yang menolak kehadiran PT. Mikgro Metal Perdana (MMP) yang mendapat ijin usaha penambangan biji besi, diintimasi guru yang setuju dengan adanya tambang.

"Murid-murid itu tidak sekolah karena guru mereka mengintimidasi hanya karena orangtua murid-murid itu tidak setuju dengan kehadiran tambang," ujar Anggota Kelompok Pecinta Alam (KPA) Maria Taramen, Rabu (2/10/2013).

Menurut Maria, guru di Kelas 3 dan Kelas 2 SMP Kahuku mengintimidasi beberapa siswa antara lain, Eudoxia Mangolo, Ervina Kuda, Dorvita Piters, Cindy Lalolorang dan Cendana Pinamangung.

Kehadiran PT. MMP di Pulau Bangka yang hanya memiliki luas 4.700 hektar tersebut telah membuat suasana kehidupan sosial masyarakat terusik. Banyak keluarga yang bertengkar dengan sesama anggota keluarga hanya dikarenakan berbeda pendapat soal tambang.

"Ada orangtua yang bertengkar dengan anak, bahkan kakak adik nyaris berkelahi dengan senjata tajam. Padahal dulu tidak seperti ini, semuanya tenteram," kata Maria.

Intimidasi lainnya diterima oleh warga yang menolak tambang tadi malam. Warga yang pro tambang memukul warga yang menolak tambang. Beruntung warga tidak terpancing emosi dan berusaha menahan diri sehingga tidak terjadi bentrok seperti sehari sebelumnya.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, ratusan warga yang menolak tambang mencegat dan mengancam akan membakar alat bor tambang milik PT. MMP yang hendak diturunkan di dermaga Desa Kahuku.

Warga yang marah dengan kehadiran investor asal Cina itu bertahan selama dua hari dengan berbagai senjata tajam, kayu dan batu. Beberapa kali sempat terjadi bentrok dengan warga yang pro tambang.

Aparat kepolisian dari Polres Minut dan Brimob Polda Sulut berusaha melerai dan mencegah jatuhnya korban. Melihat situasi yang tidak kondusif, aparat lalu meminta PT. MMP untuk menarik peralatan mereka.

Selasa (1/10) sore kemarin, alat bor itupun ditarik kembali ke Desa Ehe. PT. MMP mendapat izin usaha penambangan biji besi dari Bupati Minahasa Utara, Sompie Singal. Sebagian besar warga Pulau Bangka menolak hal itu.

Jika eksplorasi dan eksploitasi tambang itu jalan, dua desa dari tiga desa di Pulau Bangka akan direlokasi ke daerah lain. Warga yang sudah mendiami tanah mereka sejak nenek moyangnya dulu, tidak sudi menerima hal itu.

Mereka khawatir, lokasi penambangan yang meliputi setengah dari pulau Bangka, akan membuat hancur lingkungan tatanan sosial di pulau yang juga menjadi destinasi wisata Sulut itu.