Pemerintah Dinilai Tidak Pro Petani

Sambil mengusung berbagai atribut seperti bendera dan spanduk bertuliskan tuntutan, mereka juga berorasi di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum Energi dan Sumberdaya Mineral (DPU ESDM) Kabupaten Magelang. Sekitar satu pleton satuan Pengendali Massa dari Polres Magelang tampak melakukan pengamanan di sekitar lokasi aksi tersebut.

Dalam orasinya, mereka menuntut supaya pemerintah membuat kebijakan yang lebih berpihak kepada para petani. Pasalnya menurut mereka, sejauh ini pemerintah semakin tidak propetani.

”Kebijakan pemerintah saat ini semakin tidak berpihak pada petani, buktinya masih adanya impor beras, kedelai dan sayuran. Ini justru semakin menggerus kedaulatan pangan kita,” tegas Catur Budi, koordinator aksi.

Selain tuntutan tersebut, massa yang mayoritas ibu-ibu itu juga mendesak pemerintah untuk menyelesaikan sengketa agraria di Indonesia. Menurut mereka, selalu ada kepentingan penguasa di atas kepentingan rakyat di setiap konflik agraria.

"Setiap ada konflik agraria, nyata-nyata selalu ada kepentingan masyarakat banyak yang dikalahkan oleh kepentingan segelintir orang yang berkuasa,” tandas Catur.

Sebelum membubarkan diri, beberapa perwakilan dari mereka melakukan dialog dengan pimpinan DPU ESDM. Mereka mendiskusikan tentang pengelolaan sumberdaya mineral di Kabupaten Magelang.