Sumenep Kepulauan Alami Krisis BBM

Pengiriman BBM ke kepulauan itu dihentikan, menyusul kejadian penangkapan warga pengirim BBM ke Pulau Raas oleh Satuan Polisi Air Polda Jawa Timur, karena dianggap menyalahi aturan. 

Dampak tidak adanya BBM itu, kegiatan warga yang bergantung kepada BBM pun macet total. Di antaranya, kendaraan bermotor, nelayan tidak melaut, disel listrik mati, penggilingan padi dan jagung juga tidak beroperasi.

 Guru yang biasa mengajar ke pelosok pulau juga tidak mengajar karena jaraknya tidak bisa ditempuh dengan jalan kaki.  

“Saya sudah delapan hari tidak melaut karena tidak ada solar. Sementara menjadi pengangguran dulu sambil memperbaiki jaring ikan sambil menunggu adanya kiriman BBM dari Sumenep,” kata Sajaah, nelayan asal Desa Gayam, Kamis (19/9/2013).  

Sajaah menambahkan, sebelum krisis BBM terjadi, harga bahan bakar masih normal. Per liter dijual Rp. 8.000 untuk premium dan Rp. 7.000 untuk solar. Namun tiba-tiba harga melonjak terutama premium, menjadi Rp 20.000 per liter.

Setelah harga melonjak, sehari kemudian BBM betul-betul menghilang di beberapa kios dan toko, karena di Pulau Raas dan Pulau Sapudi tidak ada SPBU.  

Sebelumnya, Syamsuddin, warga asal Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Pulau Sepudi, diamankan Satuan Polisi air Polda Jawa Timur, saat hendak mengirim BBM ke kepulauan. Pengiriman itu dianggap bermasalah berkaitan dengan surat rekomendasi penebusan BBM.

Surat-surat yang dikantongi Syamsuddin lengkap, Pol Air mengalihkan kepada persoalan lain yakni teknis pengangkutan. Syasuddin disalahkan karena tidak menggunakan kapal tanker dan hanya menggunakan kapal motor.

Tuduhan lainnya, Syamsuddin melakukan penyalahgunaan distribusi BBM. Sebab BBM yang diangkutnya berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Sumenep untuk nelayan. Namun ketika sampai di kepulauan, BBM itu juga digunakan untuk mobil dan motor. Kasus ini sedang ditangani Pengadilan Negeri Sumenep.  

Darul Hasyim, Anggota DPRD Sumenep asal Pulau Masalembu mengaku akan meminta klarifikasi kepada Polres Sumenep terkait penangkapan warga yang mengirimkan BBM ke kepulauan yang dipermasalahkan oleh Pol Air Polda Jawa Timur.

DPRD tidak akan menghalangi penegakan hukum jika memang ada unsur pelanggaran di dalamnya. Namun dia berharap persoalan itu tidak digeneralisasi antara pulau yang satu dengan yang lain.

Darul mencontohkan, tidak mungkin kapal tanker mengangkut BBM ke Sapudi atau Raas karena tidak ada fasilitas yang menunjang.  “Pengangkutan BBM menggunakan kapal motor kenapa baru sekarang dipersoalkan oleh Pol Air? Hal itu sudah terjadi puluhan tahun. Sebaiknya kalau ada persoalan seperti ini, duduk bersama mencari formulasi baru seperti apa yang baik. Jangan asal main tangkap,” ungkap Darul.