Kecewa, Pemilik Sapi Karapan Akan Temui Gubernur Jatim

Amirusi, Sekretaris Jenderal JMF mengatakan, Gubernur Jatim Soekarwo harus menyampaikan klarifikasi secara langsung kepada seluruh pemilik sapi karapan di Madura tentang dihapusnya karapan sapi dengan sistem rekeng (kekerasan) pada Piala Presiden tahun ini.

Padahal, kata Amirusi, Soekarwo sendiri memasrahkan langsung pada pemilik sapi karapan (pangerap) untuk merumuskan kembali sistem karapan sapi yang sesuai dengan keinginan bersama antara pangerap, pemerintah dan ulama. Rumusan itu diputuskan paling cepat tiga tahun dan paling lambat lima tahun.

"Kami ditunjuk tahun kemarin untuk merumuskan, namun sekarang kemudian langsung berubah model karapannya kepada sistem pakopak. Ini mengecewakan kami," kata Amirusi, Rabu (18/9/2013).

Selain Soekarwo, Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) IV Pamekasan yang ditunjuk sebagai penyelenggara karapan sapi Piala Presiden juga akan diminta penjelasan tentang perubahan karapan sapi dari sistem rekeng ke pakopak. Bakorwil Pamekasan tidak pernah mengajak rembuk dan merumuskan sistem karapan sapi yang baru ini. Tiba-tiba Bakorwil Pamekasan akan menggelar karapan sapi dengan sistem pakopak.

"Yang kurang ajar Bakorwil Pamekasan. Dia tidak pernah duduk bareng dengan pangerap se-Madura. Justru yang diajak rembuk Dinas Pariwisata se-Madura. Itu kan tidak ada kaitannya," ungkapnya.

Menurut Amirusi, Bakorwil Pamekasan tiba-tiba mengirimkan surat kepada Gubernur yang disetujui oleh pangerap empat kabupaten bahwa Piala Presiden digelar dengan sistem pakopak. Surat itu, kata dia, sama sekali tidak benar dan Bakorwil sudah melakukan pembohongan.

Ditanya waktu bertemu dengan Gubernur Jatim, Amirusi mengaku sampai saat ini belum ada jawaban dari yang bersangkutan. Tetapi, JMF sudah mengirimkan surat kepada bupati, polres, kodim se-Madura dan Bakorwil, bahwa karapan sapi Piala Presiden tetap akan digelar dengan sistem kekerasan (rekeng).