Kerap Diperas Perangkat Desa, Warga di Magelang Demo

Tidak hanya itu, warga juga menyegel kantor bale desa dengan kayu, mencorat-coret tembok dengan cat pilok, bahkan sempat membakar kayu di teras depan kantor desa tersebut. "Kami ingin Slamet Martono dipecat, warga sudah muak dengan tindakannya yang selalu memeras warga," teriak salah satu warga, Rohkani.

Menurut koordinator aksi, Maryanto, aksi itu dipicu karena warga merasa menjadi korban kecurangan Slamet dan Kuhni. Maryanto menyebutkan, Slamet yang juga menjabat sebagai PJ Sekretaris Desa dan Kaur Pembangunan sering meminta pungutan dana tidak jelas kepada setiap warga yang hendak mengurus administrasi di balai desa.

"Misalnya saja, warga diminta uang Rp 7.000 untuk biaya pembuatan e-KTP, padahal kami tahu membuat e-KTP itu gratis. Alasan Slamet, uang itu untuk biaya materai. Belum lagi, kalau hendak mengurus administrasi pernikahan, mengurus Kartu Keluaraga (KK) atau yang lainnya, pungutannya mulai Rp 30.000 - Rp 100.000. Kalau warga tidak memberi maka proses akan dipersulit," urai Maryanto di sela aksi.

Dikatakan Maryanto, kecurangan Slamet tidak sampai di situ. Dia juga dituduh sebagai orang yang paling bertanggungjawab atas aliran dana dari pemerintah melalui program Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Darah (TKPKD) Kabupaten Magelang tahun 2006 dan 2007 senilai Rp 40 Juta. Belum lagi pemotongan bantuan pemugaran rumah warga miskin sebesar masing- masing Rp 500.000 dari 10 orang penerima.

"Besaran bantuan pemugaran rumah untuk warga miskin Rp 6 juta tapi dipotong Rp 500.000 sama dia (Slamet). Padahal belanja materialnya yang ngurus juga dia. Setiap kali warga minta pertanggungjawaban dia selalu mangkir," tandas Maryanto.

Dalam aksi tersebut, warga juga mengumpulkan tanda tangan dari setiap warga yang setuju dan mendukung agar Slamet diberhentikan. Ada sekitar 60 tanda tangan yang terkumpul dan dimungkinkan bisa bertambah karena belum semua warga menandatangani.

Untuk menghindari emosi warga yang kian memuncak, Pj Kepala Desa, Agus Fadjar sempat menghadirkan 6 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membicarakan masalah tuntutan warga dan membuat surat kesepakatan. Pihaknya akan memproses tuntutan warga dan meminta mereka untuk bersabar menunggu proses tersebut agar pelayanan bisa berjalan sebagaimana mestinya.

"Kami sudah membaca isi dari tuntutan warga. Semua data yang disampaikan akan kami proses secepatnya, dan kami harap warga bisa bersabar karena masalah ini tidak bisa selesai hanya dengan semudah membalikkan telapak tangan," kata Agus Fadjar.

Selama aksi, aparat dari Polsek Secang dan Polres Magelang tampak berjaga-jaga di sekitar lokasi. Sementara itu dari informasi yang diperoleh, Slamet Martono saat itu diamankan di kantor Polsek Secang untuk menghindari kemungkinan aksi main hakim sendiri oleh massa.