Tuntut Kenaikan Upah, Buruh Tutup Jalan Diponegoro

Dari pantauan Kompas.com di lokasi, aksi ribuan buruh yang sebelumnya mendatangi kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) itu membuat arus lalu lintas tersendat. Oleh karena itu, polisi menutup ruas Jalan Diponegoro yang dipadati buruh.

Dalam aksi tersebut, para buruh dari sejumlah perusahaan di Jawa Barat itu mendesak Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk menolak surat keputusan (SK) penangguhan pemberlakuan upah minimum 2013, seperti yang dituntut sekira 200 perusahaan anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

"Di Banten sudah diputuskan dan menolak ditangguhkan oleh PTUN. Di Jawa Barat, PTUN tinggal memutuskan sesuai dengan Banten karena yurisprudensinya sangat kuat," kata Sekretaris FSPMI Jawa Barat Sabilar Rosyad saat ditemui di sela aksi.

Selain itu, buruh juga menuntut kepada Gubernur Jabar untuk menetapkan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di semua kabupaten kota di Jawa Barat hingga 50 persen pada tahun 2014 mendatang. Pasalnya, sejak kenaikan harga bahan bakar minyak, daya beli buruh menurun hingga 30 persen. "Kenaikan UMK sebesar 50 persen itu sangat logis. Sejak kenaikan BBM, tidak ada aksi nyata dari pemerintah," imbuhnya.

Terlebih lagi, kata Sabilar, inflasi pada 2014 mendatang diperkirakan lebih dari dua digit. "Gubernur harus merekomendasikan ke Presiden agar menolak Inpres tentang pengaturan UMK. Kalau tidak, upah kita (buruh) akan dibatasi kenaikannya maksimal 10 persen. Padahal, tahun ini saja inflasi sudah 9,8 persen," paparnya.

Jika putusan dari PTUN ataupun Gubernur dirasa tidak sesuai dengan tuntutan para buruh, lanjutnya, FSPMI mengancam akan melakukan aksi mogok massal besar-besaran di seluruh wilayah Jawa Barat yang diberi nama Aksi Mogok Daerah (Modar). "Kita juga akan tutup tol jika keputusannya tidak memihak," ancam Sabilar.