Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tata Birokrasi, Ganjar Tindak Pejabat yang Jual Beli Jabatan

Kompas.com - 21/08/2013, 15:30 WIB
Kontributor Semarang, Puji Utami

Penulis


SEMARANG, KOMPAS.com
— Gubernur Jawa Tengah terpilih Ganjar Pranowo mengaku memiliki tiga jurus jitu dalam menata birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Reformasi birokrasi dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Seusai mengikuti acara silaturahim dengan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dan jajarannya, Rabu (21/8/2013), Ganjar menyampaikan banyak hal terkait rencananya dalam memimpin Jawa Tengah. Salah satunya adalah penataan birokrasi yang sesuai dengan kompetensi.

Tiga hal yang akan dilakukan dalam penataan birokrasi yakni mempertahankan yang baik, dengan syarat jujur dan berprestasi. Langkah kedua, jika ada yang kurang baik tetapi jujur, akan dilakukan pelatihan untuk memperbaikinya.

"Kalau yang elek-elek, saniki wonten seng sae monggo gantian (yang jelek-jelek, sekarang ada yang lebih bagus, silakan bergantian). Tidak yang memilih saya tidak apa-apa, sekarang itu tidak penting," katanya.

Ia mengatakan akan menindak tegas pejabat yang jual beli jabatan. Sebab, menurutnya, sudah ada sejumlah indikasi terkait jual beli jabatan. Ia pun mengaku sudah mendapatkan sejumlah laporan.

"Ya ada-lah, tapi kan tidak etis kalau saya contohkan, yang penting sekarang akan dimulai dengan proses yang obyektif dulu. Jelas ada yang baik, ada yang tidak. Kalau saya mengatakan semua baik kan saya berbohong juga," tandasnya.

Ia mengatakan akan menggunakan tim independen dengan menggunakan metode assesment center. Reformasi birokrasi ini bersumber pada subyektivitas para birokrat itu sendiri untuk mencapai pelayanan terbaik.

"Saya membayangkan ada 3-4 calon pejabat yang akan ditentukan oleh gubernur yang diperbolehkan menggunakan subyektivitasnya, dan tentu sudah melalui uji kompetensi oleh tim independen," katanya.

Ia tidak memungkiri adanya perasaan suka dan tidak suka. Sebab itu, adanya tim independen diharapkan bisa mengikis pemilihan pejabat yang hanya berdasarkan suka atau tidak, melainkan berdasar kemampuan. Penataan birokrasi ini, ungkapnya, bukan dengan mutasi besar-besaran, melainkan secara proporsional sebagai penataan internal yang lebih baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com