Soal Tes Keperawanan, DPRD: Kalau Sekolah Agama Bolehlah

Wakil Ketua DPRD HA Djauhari mengatakan, wacana tes keperawanan tidak patut digelar bagi siswi maupun calon pelajar SMA di setiap daerah Sumsel.

"Kami tak setuju rencana Dinas Pendidikan Prabumulih itu. Saya berharap DPRD dan pemkot setempat tak menyetujui usulan itu dimasukkan dalam APBD 2014," kata Djauhari, Senin (19/8/2013).

Menurutnya, alasan Disdik bahwa tes itu bisa menangkal maraknya siswi yang melakukan seks bebas atau melakoni prostitusi tak bisa diurai secara logis.

Ia menuturkan, Disdik seharusnya membuat kebijakan yang mendorong siswi melakukan kegiatan positif dalam pergaulan ketimbang menggelar tes keperawanan.

"Saya minta Disdik Prabumulih kembali mengkaji rencananya itu. Kalau sekolah agama atau pendidikan TNI, bolehlah ada tes seperti itu. Tapi kalau SMA umum, tak wajar, terlalu mengada-ada tes itu," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Pendidikan Prabumulih merencanakan menggelar tes keperawanan untuk siswi SMA di Prabumulih tahun depan. Untuk dananya, Disdik mengajukan anggaran pada APBD 2014.

"Kami tengah merencanakan ada tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat. Dana tes itu kami ajukan untuk APBD 2014," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih HM Rasyid, Senin (19/8/2013).