Peluang Khofifah Maju di Pilgub Jatim Terbuka

Tuntutan pasangan bakal calon gubernur Jawa Timur itu dipenuhi sebagian dan selanjutnya DKPP memerintahkan KPU Pusat untuk meninjau putusan KPU Jawa Timur tentang penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi syarat.

Ketua DKPP Jimly Asshidique mengatakan, berdasarkan penilaian atas fakta persidangan, ditambah dengan hasil pemeriksaan pengadu dan teradu, serta penelaahan semua dokumen, maka disimpulkan pihaknya memiliki kewenangan untuk mengadili pengaduan pengadu.

Selain itu, kata Jimly, DKPP juga harus memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan pihak yang diadukan, yakni Ketua KPU Jatim berikut anggotanya.

"DKPP juga meminta KPU pusat wajib melindungi hak konstitusional pengadu," kata Jimly dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Atas dasar itu, Jimly melanjutkan, DKPP mengabulkan sebagian tuntutan Khafifah-Herman, dan menjatuhkan sanksi peringatan pada Ketua KPU Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad serta merehabilitasi anggota KPU Jawa Timur Sayekti Suwindya.

Selanjutnya, DKPP juga menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara pada tiga anggota KPU Jawa Timur atas nama Najib Hamid, Agung Nugroho, dan Agus Mahfud Fauzi, sampai Keputusan KPU Jawa Timur tertanggal 14 Juli 2013 tentang penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi syarat diperbaiki.

Selain itu, dalam putusannya, DKPP juga memerintahkan KPU pusat untuk meninjau kembali secara tepat dan cepat mengenai putusan KPU Jawa Timur tentang penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi syarat. DKPP juga meminta KPU pusat untuk mengawasi keputusan tersebut.

"Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh enam anggota DKPP, dihadiri oleh pengadu atau kuasanya sera para teradu dan kuasanya," ujar Jimly.

Untuk diketahui, Ketua KPU dan anggota KPU Jawa Timur diadukan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Herman Suryadi Sumawiredja, yang tidak meloloskan pasangan ini menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. Melalui kuasa hukumnya Otto Hasibuan, pengadu menyangka telah terjadi pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu.