Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini Maluku Utara Pilih Gubernur Baru

Kompas.com - 01/07/2013, 09:16 WIB
Kontributor Halmahera, Anton Abdul Karim

Penulis


TERNATE, KOMPAS.com — Hari ini, Senin (1/7/2013), masyarakat Provinsi Maluku Utara menggunakan hak pilih untuk memilih gubernur dan wakil gubernur periode 2013-2018.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara memastikan pelaksanaan pencoblosan hari ini akan berjalan lancar. KPU Malut juga memastikan semua logistik telah didistribusikan hingga ke tingkat kelurahan dan desa di seluruh Maluku Utara sejak Minggu (30/6/2013).

“Semua sudah sesuai rencana dan hari ini semua sudah mulai melakukan pencoblosan di tiap TPS,” ungkap Ketua KPU Malut Mulyadi Tutupoho, Senin (1/7/2013).

Selain urusan logistik, Mulyadi juga memastikan seluruh penyelenggara hingga ke tingkat bawah seperti KPPS dan PPS juga siap melaksanakan pemungutan suara sejak pagi tadi. Pengamatan Kompas.com, rata-rata TPS melakukan pemungutan suara pada pukul 08.00 WIT. Banyak warga yang antusias mendatangi TPS untuk menggunakan haknya.

“Sebagai warga negara yang baik, saya bersama keluarga saya harus datang ke TPS untuk memilih pemimpin kita ke depan,” ungkap Safi Lamusu, seorang warga yang ditemui di sebuah TPS di Kelurahan Bastiong, Kota Ternate.

Beberapa hari lalu KPU sempat dibuat pusing oleh penyelenggara tingkat bawah. Sebanyak 30 Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Wasile dan Buli Kabupaten Halmahera Timur mengancam memboikot pelaksanaan pemungutan suara hari ini.

Untungnya, sebelum pelaksanaan pemungutan suara, KPU Kabupaten Halmahera Timur secepatnya melakukan penyelesaian sehingga pagi ini pelaksanaan pemungutan suara di kecamatan tersebut berjalan sesuai rencana.

“Iya memang mereka sempat mengancam tapi KPU setempat sudah selesaikan dan sudah tidak ada masalah,” ungkap Mulyadi Tutupoho.

Tiga puluh KPPS dan PPS di kecamatan Wasile dan Buli ini mengancam memboikot Pilgub Malut karena honor yang mereka terima dinilai tidak sesuai. Sebagaimana pengakuan Ketua KPU Malut, para KPPS dan PPS ini kecewa dengan honor mereka yang hanya sebesar Rp 300.000.

Mereka membandingkan honor mereka pada pemilihan umum tahun lalu. Ketika itu mereka mendapat honor Rp 500.000 per orang. “KPU setempat melakukan penambahan sehingga semua masalah sudah selesai, dan mereka sudah mau bekerja,” pungkas Mulyadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com